Ilustrasi petani Indonesia bekerja di sawah.

Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disahkan dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (9/7), setelah sempat diwarnai protes sejumlah anggota dewan.

"RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disahkan menjadi Undang-undang," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung.

Ketua Panja RUU Herman Khaeron, menekankan aturan ini memberikan perlindungan kepada semua petani tanaman pangan dan hortikultura, termasuk proteksi usaha tani dari fluktuasi harga dan ekonomi biaya tinggi.

UU juga mensyaratkan pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab penyediaan sarana pertanian, hingga memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD untuk membentuk unit khusus bagi kemudahan layanan pembiayaan petani.

Sementara sejumlah anggita dewan memprotes pasal yang mempidanakan petani jika mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Namun setelah mendapat penjelasan bahwa hal itu hanya mencakup lahan hasil konsolidasi yang diberikan negara kepada petani, maka keberatan bisa dilupakan mayoritas anggota.

Menteri Pertanian Suswono yang mewakili pemerintah, menyatakan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, diperlukan peran pemerintah Pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk bersinergi.

"Ini demi meningkatkan keberdayaan petani melalui berbagai kebijakan dan implementasinya yang sudah dirumuskan RUU ini," kata Suswono.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/WBP