Menteri Perindustrian RI MS Hidayat

Jakarta - Kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karenanya diperlukan penetapan kawasan industri sebagai salah satu objek vital nasional (obvitnas), demikian dikatakan Menteri Perindustrian, Mohamad S Hidayat, dalam diskusi bertajuk “Pengamanan Objek Vital dan Stabilitas Tenaga Kerja Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2013” di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (16/7).

“Pengamanan kawasan industri sebagai objek vital nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pengamanan internal dan memenuhi standar kualitas serta kemampuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian terkait,” tegas Hidayat.

Kementerian Perindustrian telah merevisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2005 menjadi Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620 Tahun 2012 Tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri.

Dalam peraturan tersebut, terdapat 14 jenis industri yang ditetapkan sebagai obvitnas, yaitu industri bahan baku peledak, dirgantara, garam, gula, kertas, logam, minyak goreng/kelapa sawit, perkapalan, petrokimia, pupuk, semen, telekomunikasi, tepung terigu dan kawasan industri.

Dari 14 jenis industri tersebut terdapat 48 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai obvitnas sektor industri, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Hidayat mengatakan, peran strategis kawasan industri yaitu mampu memberikan kontribusi dari kegiatan ekspor senilai US$ 52 miliar/tahun atau 41% dari nilai total ekspor non migas tahun 2012, nilai investasi mencapai Rp 29,9 triliun untuk PMDN dan US$ 7,06 miliar untuk PMA per tahun atau 60% dari total investasi tahun 2012, dan penerimaan negara sebesar US$ 938 juta dari PBB, PPN, dan PPh.

Berdasarkan data Kemenperin tahun 2013, kawasan industri yang beroperasi saat ini dengan kriteria memiliki luas lahan lebih dari 50 ha sebanyak 74 kawasan dengan 55 kawasan diantaranya berlokasi di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

“Di Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat sekitar 23 kawasan industri dengan total luas 11.861 Ha atau 39,55% dari total luas kawasan industri di Indonesia,” kata Hidayat.

Mengenai peningkatan keamanan objek vital sektor industri, Hidayat merekomendasikan dua langkah strategis. Pertama, penguatan penegakan peraturan dan perundangan yang berlaku terutama dalam penegakan peraturan perlindungan terhadap hak pengusaha dan karyawan.

Kedua, perlu diefektifkan kembali forum bipartit antara pengusaha dan serikat buruh pada tingkat perusahaan untuk menemukan solusi atas permasalahan ketenagakerjaan secara proporsional dan mendapatkan kesepakatan secara musyawarah atau konsensus.

Suara Pembaruan

Penulis: E-8

Sumber:Suara Pembaruan