Ilustrasi Bioetanol

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengamandemen Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan Permen Nomor 32 itu tidak lagi mengakomodir keadaan yang ada.

Dia menyatakan pengelolaan bahan bakar nabati (BBN) sekarang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

"Permen ini dibentuk sebelum Ditjen EBTKE berdiri. Kewenangan BBN sebelumnya berada di Direktorat Jenderal Migas ESDM dan kini terjadi perpindahan wewenang," kata Dadan dalam acara Public Hearing Revisi Permen ESDM No.32/2008 di Jakarta, Senin (29/7).

Dadan mengungkapkan, dalam perubahan Permen Nomor 32 ini ada perluasan lingkup definisi dan pengaturan BBN yang semula hanya tentang BBN biofuel/BBN cair menjadi BBN cair, BBN padat, dan BBN gas.

Kemudian mencantumkan kewajiban pemanfaatan BBN cair bagi industri pertambangan mineral dan batu bara. Begitu juga kewajiban pemanfaatan biomassa untuk dicampurkan dengan batubara pada pembangkit listrik.

"Serta mengatur pemberian sanksi administratif bagi badan usaha BBN, badan usaha BBM dan badan usaha pembangkit tenaga listrik yang tidak melaksanakan kewajiban pemanfaatan BBN cair dan padat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala bagian hukum Ditjen EBTKE, Robert A. John menambahkan perubahan Permen ini tidak bisa dikategorikan sebagai revisi lantaran lebih dari 50 persen perubahan aturan didalamnya. Dia menyebut Permen ini akan dicabut setelah Menteri ESDM menandatangani Permen baru ini.

"Setelah public hearing ini, draft rancangan Permen akan kami sampaikan ke Menteri untuk ditandatangani," katanya.

Public hearing ini melibatkan semua pemangku kepentingan antara lain, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian serta Asosiasi produsen biofuel dan bioethanol.

Penulis: Rangga Prako/WBP