Ribuan buruh memadati Bundaran HI, Rabu (1/5)

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan yang sebesar-besarnya terhadap komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membuat kebijakan menaikkan upah minimum buruh tahun 2014, atau mengakhiri kebijakan politik upah murah.

Presiden KSPI, Said Iqbal menjelaskan, kebijakan tolak upah murah harus segera diimplementasikan, karena Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia telah mempunyai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, bahkan lebih baik dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa. Sementara nyatanya, untuk masalah pengupahan, Indonesia menurutnya masih jauh tertinggal.

Menurut Said pula, jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, upah minimum di Indonesia masih jauh lebih rendah dari Thailand dan Filipina. Pada tahun 2013 menurutnya, upah minimum di Thailand sudah mencapai sekitar Rp2,8 juta, Filipina mencapai Rp3,2 juta, sedangkan di Indonesia baru mencapai Rp2,2 juta.

"Upah minimum di Indonesia masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Thailand maupun Filipina, meskipun perekonomian Indonesia jauh lebih baik. Ini kan aneh tapi nyata," ujar Said, dalam acara "Konferensi Pers KSPI dan Forum Buruh DKI Jakarta Mengenai Naikkan UMP secara Nasional Minimal 50% untuk Tahun Depan", di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (20/8).

Said menuturkan, penetapan upah minimum berdasarkan 60 Komponen Hidup Layak (KHL) sudah tidak relevan lagi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurutnya, secara kuantitas seharusnya ditambah menjadi 84 item KHL, di antaranya yakni komponen sandang ditambah menjadi 23 komponen, perumahan menjadi 38 komponen, pendidikan 3 komponen, kesehatan jadi 4 komponen dengan 15 sub komponen, transportasi 3 komponen dengan 4 sub komponen, serta rekreasi dan tabungan 2 komponen.

Dikatakan Said pula, KSPI menuntut kenaikan upah minimum 2014 secara nasional sebesar minimal 50% dari upah minimum tahun lalu, dengan menghitung berdasarkan tiga faktor. Yang pertama menurutnya, adalah turunnya daya beli buruh sebesar 30% akibat kenaikan harga BBM pada 2013. Kedua, inflasi kebutuhan pokok yang meningkat 10%, serta faktor ketiga adalah pertumbuhan ekonomi tahun depan yang diprediksi akan tumbuh pada kisaran 6,4%.

Said menjelaskan, penetapan upah minimum sendiri adalah kewenangan gubernur untuk provinsi dan kewenangan bupati untuk kabupaten. Hal itu bukan merupakan kewenangan menteri mana pun, sehingga menteri menurutnya tidak dapat mengintervensi kenaikan upah minimum pada 2014.

"Ada satu lagi yang menjadi tuntutan KSPI, yaitu batalkan SK gubernur atau SK bupati tentang penangguhan upah minimum 2013 yang menghalangi buruh mendapatkan haknya, serta tindak tegas perusahaan-perusahaan outsourcing yang membayar upah di bawah upah minimum," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Buruh DKI, Muhammad Toha mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya komitmen Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Wakil Gubernur (Wagub) DKI, yang menyatakan bahwa upah minimum DKI idealnya adalah Rp4 juta. Mereka juga meminta komitmen Jokow Widodo (Jokowi) selaku Gubernur DKI, untuk menindak tegas pelanggaran perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum provinsi (UMP).

Toha pun mengatakan, jika pemerintah dan pengusaha tidak merespons tuntutan buruh, maka KSPI dan Forum Buruh DKI akan melakukan aksi besar-besaran pada 3 September di Kantor Gubernur DKI Jakarta, lalu pada 5 September di Istana Negara dan Kementerian BUMN, serta 7 September di berbagai provinsi. Puncaknya menurutnya, akan ada mogok nasional bulan Oktober dan November, dengan isu: kenaikan upah minimum 50%, batalkan SK Gubernur DKI Jakarta dan daerah lainnya tentang penangguhan upah minimum 2013, jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 Januari 2014 dan tidak bertahap, serta hapuskan outsourcing di ranah BUMN.

 

Investor Daily

Penulis: DHO

Sumber:Investor Daily