Tolak Penangguhan Upah

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah asosiasi buruh menolak secara tegas diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengupahan buruh untuk stimulisasi ekonomi guna mengatasi pelemahan rupiah terhadfap dolar Amerika Serikat (AS).

"Perlu ditegaskan, pelemahan rupiah tidak ada kaitannya dengan buruh tetapi lebih kepada utang swasta," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal dalam "Konferensi Pers KSPI menolak Penetapan Inpres Upah" di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Jumat (30/8).

Sejumlah asosiasi buruh yang menolah adalah Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Pekerja Industri Nasional (SPIN), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Fron Buruh Kawasan, Forum Buruh DKI Jakarta, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) dan Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh.

Siad mengatakan, Inpres ini sama sekali tidak menyejahterakan buruh, malah sebaliknya berpotensi mengembalikan negara pada rezim upah murah.

Menurut dia, pelemahan rupiah bukan disebabkan turunnya produktivitas buruh atau buruh meminta upah yang tinggi. Tergerusnya rupiah lebih disebabkan jatuh tempo utang swasta dan pemerintah yang terlalu besar terutama utang swasta yang tidak terkontrol sehingga kebutuhan dollar semakin besar.

Pelemahan rupiah juga disebabkan karena kinerja ekspor anjlok sehingga para pengusaha memarkir uangnya di luar negeri.

Said mengatakan, penerbitan Inpres mengenai penetapan Upah Minimum bertentangan dengan konstitusi. Pengaturan upah minimum seharusnya dilakukan gubernur bukan dilakukan menteri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pengusaha hitam. "Inpres hanya akal-akalan politis antara pengusaha dan pemerintah untuk kembali pada rezim upah murah," kata dia.

Said mengatakan presiden SBY seharusnya tidak terjebak dalam kebijakan upah murah yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Padahal pada pidato kenegaraan presiden 16 Agustus lalu disebutkan, daya beli masyarakat harus dijaga dan Indonesia sebagai negara Middle Class tidak lagi berorientasi pada kebijakan upah murah.

"Seharusnya pemerintah harus bijak mengatasi permasalahan ini, jangan terpengaruh dengan pengusaha" ujar dia

Said mengatakan KSPI juga menolak pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang menyatakan penetapan Upah Minimum buruh ditetapkan berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan kenaikan upah dibatasi 10% untuk industri secara umum dan 5% untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri padat karya. Menurutnya buruh Indonesia menolak penetapan upah minimum berdasarkan hasil survei. Jikapun dilakukan survei, harus dilakukan oleh dewan pengupahan daerah.

Dia mengatakan KSPI dan beberapa asosiasi buruh tetap menolak diterbitkannya Inpres sebagai standarisasi untuk melakukan penetapan kenaikan upah minimum 2014, karena inpres tersebut bagian dari politik pemerintah dan pengusaha, selain itu KSPI juga menginginkan penetapan kenaikan upah minimum 2014 merupakan kewenangan gubernur berdasarkan UU No.13 tahun 2013 bukan wewenang menteri terlebih pengusaha dan Apindo.

Said menambahkan KSPI juga menolak kenaikan upah minimum 2014 berdasarkan inflasi maksimal 10% karena seharusnya berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi, dan KSPI menuntut KHL menjadi 84 item KHL bukan 60 item KHL.

Menurut dia, apabila pemerintah tetap menerbitkan Inpres dan menetapkan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi maka seluruh buruh Indonesia akan bergerak melakukan aksi besar-besaran secara bertahap mulai 31 Agustus di Bekasi sebanyak 20.000 orang.

Pada 3 September Forum Buruh DKI sebanyak 5.000 orang, 5 September sebanyak 30.000 orang se Jabodetabek di Istana Negara, 10 September se-Jawa Timur sebanyak 10.000 orang, 11 September sebanyak 11.000 orang di Medan, 12 September di Batam sebanyak 5.000 orang, 13 September sebanyak 5.000 orang di Bandung yang diikuti daerah lain di Lampung, Manado, Makasar, Gorontalo, Aceh serta puncaknya dengan mogok nasional pada Oktober dan November dengan melibatkan 4 juta buruh.

Investor Daily

Penulis: DHO/WBP

Sumber:Investor Daily