Ilustrasi pelayanan Bank Indonesia

Jakarta – Bank Indonesia (BI) merevisi aturan pinjaman luar negeri (PLN) bank untuk membantu mengurangi kebutuhan valuta asing (valas) yang sangat menekan nilai tukar rupiah. Revisi tersebut terangkum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/ 6 /PBI/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.

BI menyatakan, aturan tersebut berlaku mulai 30 Agustus 2013, dengan tujuan sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan domestik. Dengan demikian, dapat mendukung ketahanan ekonomi nasional.

"Perubahan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini berupa penambahan jenis pengecualian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek yaitu berupa giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali (divestasi) atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN)," tulis BI seperti di Jakarta, Selasa (3/9).

Pokok pengaturan dalam PBI tersebut mengubah Pasal 3B dalam aturan lama dengan menambah pengecualian PLN Jangka Pendek oleh Bank. Pengecualian tersebut untuk giro milik bukan penduduk (non residen) yang menampung dana hasil penjualan kembali (divestasi) atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, dan/atau pembelian SBN.

BI menjelaskan, ketentuan ULN jangka pendek bank yang berlaku saat ini mewajibkan bank untuk memperhitungkan dana rupiah bukan penduduk hasil divestasi dari instrumen rupiah, sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan ULN jangka pendek bank.

"Implikasinya, bank meminta Non Residen untuk mengkonversi kepemilikan Rupiahnya ke dalam bentuk valas, dalam rangka memenuhi kewajiban pembatasan ULN jangka pen dek sebesar 30% dari modal. Hal itu dapat meningkatkan permintaan valas Bukan Penduduk dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut," ujar BI.

Dengan relaksasi ketentuan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan permintaan valas oleh pelaku Bukan Penduduk tanpa mengurangi aspek kehati-hatian bank dalam melakukan pinjaman luar negeri.

Investor Daily

Penulis: GRC

Sumber:Investor Daily