Ketua KPK Dorong Tambang Migas Asing Dinasionalisasi

Ketua KPK Dorong Tambang Migas Asing Dinasionalisasi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao / /Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho Sabtu, 7 September 2013 | 18:08 WIB

Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad menilai, Pemerintah Indonesia harus menasionalisasi sejumlah tambang minyak dan gas (migas) produktif yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh asing.

Dia juga menganggap aneh bila ada rezim pemerintahan yang bangga dengan APBN Indonesia sebesar Rp 2.000 triliun per tahun, sebab potensi Indonesia adalah 10 kali lipatnya.

Pernyataan itu disampaikan Abraham ketika menjadi dalam Rakernas III PDI Perjuangan di Jakarta, Sabtu (7/9).

Abraham menjelaska, dalam penelitian KPK, ada sejumlah tambang migas produktif di Indonesia yang dikuasai asing. Rata-rata kepemilikan asing di perusahaan itu sekitar 60-70%.

Sebagai contoh, di Blok Mahakam, setiap tahun bisa menghasilkan Rp 120 triliun, atau di Blok Madura Offshore yang menghasilkan sekitar 135 triliun per tahun.

"Kami sudah menghitung, kalau kita beralih jadi maksimal dengan memperoleh tambahan sekitar 4% kepemilikan, maka kita bisa dapatkan 720 triliun per tahun. Itu dari 4-5 blok saja," kata Abraham.

Ditambah dengan tambang batubara dan nikel, yang 5% pemiliknya tak membayar royalti, potensi pendapatan negara bisa mencapai sekitar Rp 20.000 triliun per tahun.

"Makanya kita dorong, kita harus bisa menasionalisasi. Minimal 60% tambang itu harus kepemilikan Indonesia, 40% asing boleh lah. Dan kita harus perketat ijin pertambangan, supaya perusahaan tambang itu patuh membayar royalti," tegas Samad.

"APBN Rp 1.500-an triliun kita banggakan, tapi ternyata tak ada apa-apanya."

Dia melanjutkan bahwa dengan uang Rp 20.000 triliun itu, negara bisa menggunakannya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.

"Tidak ada lagi orang-orang yang meninggal karena tak bisa bayar puskesmas," ujar Abraham.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hukum, Trimedya Panjaitan, menilai, paparan itu harus mendapat perhatian dari PDI Perjuangan.

"Mungkin soal nasionalisasi itulah alasan beliau (Abraham Samad) meminta Ibu Megawati mendengar hal ini. Mungkin itu maksudnya, supaya kita tahu ada Rp 20.000 triliun potensi pemasukan negara yang hilang," jelas Trimedya.