Sejumlah pengendara motor dan mobil antre untuk mengisi bahan bakar di SPBU dikawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Jakarta - Pemerintah diminta menyempurnakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 16/2011 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya W Yudha meminta Kementerian ESDM Permen nomor 16 harus tegas menyatakan untuk kegiatan penyaluran BBM Tertentu (subsidi) sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

"Judul Permen 16 tidak sejalan atau bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004 dan Perpres 45/2009 tentang penyediaan dan distribusi BBM tertentu," kata Satya di Jakarta, Jumat (13/09).

Satya menjelaskan, pendistribusian BBM bersubsidi dibiayai oleh Alpha yang disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh sebab itu aturan penyaluran BBM tertentu harus dibedakan dengan BBM non subsidi.

"Pemerintah harus tegas menyatakan peraturan tersebut untuk kegiatan penyaluran BBM bersubsidi (BBM Tertentu)," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) Sofyano Zakaria mengatakan penyaluran BBM Tertentu harus diperkuat dengan peraturan yang konprehensif agar penyalurannya tepat sasaran. Namun, bagi niaga BBM non subsidi tidak perlu dibentengi dengan peraturan yang ketat. Menurutnya peraturan tersebut malah kontra produktif dengan upaya pemanfaatan BBM non subsidi.

Sofyano mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kajian hukum terkait Permen nomor 16 kepada Kementerian ESDM melalui Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi Edy Hermantoro pada 9 September 2013 kemarin.

"Kajian kami menyatakan bahwa Permen Nomor 16 tersebut lebih tepat diperuntukkan bagi kegiatan penyaluran BBM tertentu. Bukan untuk BBM Non Subsidi," kata Sofyano.

Penulis: Rangga Prakoso/NAD