Sektor UKM Diakui, Tetapi Tak Dimodali

Sektor UKM Diakui, Tetapi Tak Dimodali
Ilsutrasi usaha kecil dan menengah (UKM) ( Foto: Antara / Hermawan )
Siprianus Edi Hardum Senin, 10 Februari 2014 | 14:08 WIB

Jakarta - Harus diakui, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Gelombang tsunami krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 telah diselamatkan oleh sektor UMKM. Demikian dikatakan pengusaha muda, Romi Basarah, kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/2).

Menurut Romi, berdasarkan fakta lapangan maupun data akademisi, sektor UMKM ini telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain telah mampu menyelamatkan negera ini dari keterpurukan krisis ekonomi, sektor UMKM juga merupakan payung peneduh bagi para tenaga kerja. Pada 2011, sebanyak 97% tenaga kerja Indonesia ini berteduh di bawah payung UMKM.

Romi menyayangkan sektor UMKM justru kurang mendapatkan perhatian dari dunia perbankan. Terbukti, dari 52 juta rakyat Indonesia yang berusaha di sektor UMKM, baru 25% saja yang bisa mengakses ke lembaga keuangan. "Selebihnya masih sangat menggantungkan modal sendiri. Bahkan, cukup banyak dari mereka yang menggantungkan modal dari rentenir. Walaupun beban bunganya jauh lebih besar dari bank," ujar Romi.

Padahal, lanjut Romi, sektor UMKM ini merupakan penyumbang terbesar atau sekitar 60% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Lebih aneh lagi, dalam pertemuan Tingkat Menteri (AMM) yang berlangsung 4-5 Oktober 2013 di Nusa Dua Bali, telah disepakati bahwa UKM sebagai salah satu fokus perhatian kerja sama ekonomi APEC saat ini dan masa mendatang. "Namun, faktanya, sampai saat ini nasib UKM di Bali khususnya, tidak juga menjadi perhatian. Ada apa?" tanya Romi.

Lebih sulit dimengerti lagi, kata Romi, di Indonesia ini, usaha besar (konglomerat) yang jumlahnya hanya 0,2% telah menguasai sekitar 60% dari PDB. Padahal sumbangan mereka terhadap PDB tidak lebih dari 40%. Sedangkan UKM yang menyumbangkan 60% terhadap PDB, hanya menguasai sekitar 40% PDB.

"Struktur ekonomi piramida terbalik ini akan sangat rapuh jika diterjang gelombang tsunami krisis ekonomi terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Ketika badai moneter menghantam para konglomerat itu, maka rontoklah bangunan perekonomian nasional," tandasnya.

Romi mencontohkan, sektor UKM di Bali, yang merupakan wilayah terbuka dan mempunyai peluang besar terhadap pengembangan usaha, juga mengalami nasib yang sama. Lembaga keuangan tidak secara nyata membuka kerannya untuk UKM. Padahal, UKM di Bali adalah motor penggerak perekonomian Bali yang berbasis pariwisata. "UKM di Bali ini merupakan penghasil sekaligus penghemat devisa, mampu menyerap tenaga kerja secara besar, penyumbang PDRB secra signifikans, dan menyerap bahan baku yang dihasilkan dari lokal," ungkap Romi.

Tidak hanya itu saja, kata Romi, UKM di Bali melebar di sektor-sektor ekonomi lain, seperti agribisnis (pertanian), industri kecil/kerajinan, dan jasa pariwisata. "Namun, sekali lagi, sangat disayangkan, usaha kecil seperti pengrajin, pedagang pasar, termasuk petani (pekebun, peternak, nelayan) belum juga tersentuh oleh perbankan. Alasannya sangat klasik, yakni sulit memdapatkan agunan yang sesuai ketentuan bank," ujar Romi.

Alasan lain yang paling sulit diterima logika keekonomian adalah, bank tidak mungkin memberikan kredit yang jumlahnya masih di bawah skala ekonomis yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan. "Lalu, apa maksud dan tujuan pemerintah, legislatif, para pakar, akademisi, ekonomi, dan pelaku ekonomi mengakui bahwa sektor UKM ini merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, jika tidak diiringi oleh niat baik (goodwill) dari lembaga keuangan atau perbankan untuk mengembangkan sektor UKM ini," tandas Romi.

Romi berhasap, jika memang UKM tidak diberikan peluang untuk memiliki akses ke bank-bank umum, maka sudah seharusnya lembaga keuangan berskala mikro, mulai dari BPR, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pasar atau lembaga mikro lainnya memiliki peran yang lebih aktif untuk membiayai sektor UKM ini. "Dengan begitu, posisi UKM akan lebih kuat menjadi sektor yang bisa diandalkan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Bukan sekedar pengakuan belaka," kata Romi.

Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE