BPN sudah berkomitmen tidak akan mendzalimi rakyat yang sudah memiliki sertifikat.
Gadaikan sertifikat tanah warga, lurah Pamulang dituntut 10 bulan.

Setelah sekitar satu tahun proses hukum terkait penggadaian sertifikat tanah seluas 3.020 meter persegi milik 27 kepala keluarga (KK) warga Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, ke Bank Tabungan Negara (BTN), akhirnya Lurah Amir Ramli dituntut hukuman penjara selama sepuluh bulan.

Menurut keterangan pers yang diterima di Jakarta, Lurah Amir Ramli juga dituntut kurungan percobaan selama satu tahun oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, yang dipimpin oleh hakim Puji Tri Rahadi SH, hari ini.

Selanjutnya, hakim mempersilakan Lurah Amir Ramli untuk melakukan pembelaan pada sidang Selasa (22/11) sebelum dijatuhkan vonis terhadap tindakan pelanggaran hokum penggadaian sertifikat warga senilai Rp1,6 miliar tersebut.

Sertifikat milik warga tersebut digadaikan ke BTN pada 14 Agustus 2009 dan jatuh tempo pembayarannya pada 14 Agustus 2011. "Tapi karena dalam proses hUkum, maka sertifikat tersebut tetap dalam pengawasan hukum sehingga tidak ke mana-mana," kata Jaksa Penuntut Umum, Milla SH.

Lurah Amir Ramli sudah menyatakan memberikan jaminan kepada warga untuk mengeluarkan sertifikat tersebut dari BTN. "Kami menjamin sertifikat itu keluar. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dan dengan berbagai cara agar sertifikat itu keluar dan karena itu warga tidak perlu bingung. Berikan kepercayaan kepada kami di mana kami akan menyelesaikan dan bertanggung jawab secara tuntas," kata Amir Ramli.

Sementara itu, warga yang dipimpin Samjono Sulistiyadi menyatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum setelah Amir Ramli divonis oleh hakim, untuk pengambilan sertidikat di bank BTN tersebut.

"Kalau sertifikat tanah itu sudah kembali ke tangan warga, maka selesai. Tapi, selama sertifikat masih di bank, maka warga akan terus meminta pertanggungjawaban Amir Ramli," kata Samjono.

Penulis: /FER

Sumber:Antara