Kopma se-Surabaya Desak Nurdin Halid Mundur

Kopma se-Surabaya Desak Nurdin Halid Mundur
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid. ( Foto: Istimewa )
Senin, 9 Juni 2014 | 05:55 WIB

Surabaya - Koperasi Mahasiswa (Kopma) se-Kota Surabaya, Jawa Timur, menuntut pengunduran diri seluruh pimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) termasuk Nurdin Halid sebagai ketuanya mundur.

"Kopma se-Kota Surabaya menilai pimpinan Dekopin saat ini telah mendegradasi kehormatan organisasi gerakan koperasi dengan memaksakan UU Nomor 17 Tahun 2012 yang kemudian dibatalkan oleh MK. Kebetulan gerakan koperasi Jawa Timur yang menggugat pembatalan UU tersebut di MK," kata Ketua Asosiasi Koperasi Mahasiswa (AKM) se-Kota Surabaya Abdul Karim di Jakarta, Minggu (8/6).

AKM Surabaya menilai pimpinan Dekopin saat ini gagal menyerap aspirasi gerakan koperasi dan justru melawan dengan mempertahankan UU tersebut di MK, walaupun kemudian MK membatalkan UU tersebut.

Selain itu, AKM Surabaya mencatat sederet "dosa" Pimpinan Dekopin antara lain memelopori pergantian logo koperasi yang sebenarnya ditolak oleh gerakan koperasi seluruh Indonesia.

"Pimpinan Dekopin justru melawan anggotanya sendiri untuk mempertahankan UU yang antikonstitusi itu. Salah satu dosanya yang lain adalah penggantian logo gerakan koperasi," kata Karim yang juga Ketua Kopma UNITOMO itu.

AKM juga menilai bahwa organisasi gerakan koperasi itu telah gagal melaksanakan amanat Kongres Koperasi I untuk memperjuangkan koperasi sebagai alat kemakmuran rakyat.

Kongres Koperasi I pada 12 Juli 1947 menyebutkan kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dengan Koperasi Rakyat sebagai alat pelaksana.

APBN Sampai hari ini, menurut Karim, gerakan koperasi khususnya Dekopin hanya sibuk megelola APBN yang arahnya melenceng jauh dari Keputusan Kongres Koperasi I.

Selanjutnya, ia menambahkan, Dekopin yang disebut sebagai kelanjutan hasil Kongres Koperasi I, gagal meletakkan kerangka dasar Koperasi Desa sebagai dasar susunan organisasi ini.

Bahkan keseluruhan program Dekopin bertolak belakang dengan pengembangan koperasi pedesaan, karena Dekopin sibuk mengurus elite-nya dan sangat sentralistik.

Porsi penganggaran untuk daerah, kata Karim, dua tahun terakhir ini, hanya fokus di pusat, sementara daerah khususnya perdesaan justru diabaikan.

"Kami menyerukan Rapat Pimpinan Dekopin yang dihadiri oleh Dekopin dan Dekopinwil seluruh Indonesia untuk mengevaluasi secara kritis kepemimpinan Dekopin dan segera mempercepat Munas untuk memilih Pimpinan Dekopin yang baru," kata Karim.

Menurut dia, pimpinan Dekopin saat ini tidak relevan lagi mewakili Dekopin dan dekopinwil karena mengabaikan aspirasi dan merusak kehormatan Dekopin secara umum.

Selain itu, AKM se- Kota Surabaya ini memperingatkan Nurdin Halid, untuk tidak memanipulasi tata tertib organisasi untuk pergantian kepemimpinan, sehingga dia bisa terus bertahan sebagai pimpinan Dekopin.

"Kami menangkap indikasi, Nurdin akan mengotak-atik aturan sehingga pihak lain yang berpotensi menjadi Pimpinan Dekopin terhambat," kata Karim.

Sedangkan aturan prinsipil seperti calon Ketua Umum Dekopin tidak pernah dipidana karena kasus kriminal, pasti hilang padahal justru aturan seperti itu yang menyelamatkan Dekopin, kata Karim.

Sumber: Antara
CLOSE