Ilustrasi Bank Indonesia (BI)
Ini dimaksudkan agar pemegang kartu bijak menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar

Bank Indonesia (BI) akhirnya mengeluarkan revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang memperketat kepemilikan dan penggunaan kartu kredit.

Aturan bernomor 14/2/PBI/2012 ini mulai berlaku 6 Januari 2012, menggantikan PBI APMK tahun 2009. Dalam PBI ini BI mengatur Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit.

"Ini dimaksudkan agar pemegang kartu bijak menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar," tulis BI, dalam publikasi PBI tersebut yang dikutip Beritasatu.com, hari ini.

BI juga mengatur bunga maksimum kartu kredit dengan mempertimbangkan indikator seperti BI rate, struktur biaya kartu kredit, dan praktek suku bunga yang dikenakan oleh penerbit.

Batas-batas tersebut mulai berlaku 1 Januari 2013. Hanya saja, BI tidak mengatur secara spesifik batas-batas tersebut, karena akan diatur kemudian dalam surat edaran.

Sebagai gambaran, November tahun lalu deputi gubernur Ronald Waas sempat mengatakan pemegang kartu minimal harus 21 tahun atau telah kawin dan minimum berusia 17 tahun atau telah kawin untuk kartu tambahan.

Ronald juga mengatakan minimum pendapatan Rp 3 juta per bulan. Maksimal plafon kredit adalah 3 kali pendapatan per bulan dan penerapannya berlaku secara industri.

Lalu, calon pemegang kartu yang pendapatan per bulannya kurang dari Rp10 juta dikenakan pembatasan plafon serta pembatasan perolehan kartu kredit maksimum dari 2 penerbit. Ronald pernah menyebut maksimum bunga kartu kredit 3% per bulan.

Dalam revisi PBI ini bank sentral melarang penerbit kartu kredit utuk menghitung bunga atas biaya, denda dan bunga terutang. "Karena komponen tersebut bukan merupakan transaksi yang dilakukan Pemegang Kartu," jelas BI.

Termasuk dalam komponen biaya antara lain biaya administrasi, biaya bea materai, biaya cetak tagihan, biaya upgrade jenis dan/atau limit kartu kredit, iuran tahunan (annual fee), serta biaya-biaya lainnya.

Sedangkan, komponen denda antara lain denda keterlambatan pembayaran (late payment charge), denda penggunaan yang melebihi batas plafon kredit (over limit) dan denda-denda lainnya. Selain itu, penerbit kartu kredit wajib memberitahukan transaksi tertentu kepada pemegang kartu melalui SMS (transaction alert).

Penulis: