Illustrasi kartu kredit.
Bank Indonesia (BI) masih memperbolehkan penggunaan jasa penagih utang (debt collector) dalam PBI tersebut.

Kendati Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait alih daya (outsourcing) jasa penagih hutang (debt collector) telah diterbitkan, Komisi XI DPR tetap mempertanyakan konten peraturan tersebut.

Pasalnya, menurut DPR, Bank Indonesia (BI) masih memperbolehkan penggunaan jasa penagih utang (debt collector) dalam PBI tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan, bank sentral tidak memperjelas fungsi atau tugas penagihan sebagai tugas penunjang di perbankan. Sebab itu, DPR masih akan terus mempertanyakan dalam rapat selanjutnya.

"Kami mau menegaskan nanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) selanjutnya. BI masih memperbolehkan penggunaan debt collector untuk menagih utang. Padahal itu tidak ada dalam rekomendasi kami," kata Harry usai RDP bersama BI di Komisi XI DPR, Jakarta, hari ini.

Seperti diketahui, pada 5-6 April 2011, Komisi XI DPR menggelar rapat maraton dengan BI, Citibank Indonesia, dan kepolisian. Pembahasan berlangsung alot terkait kasus tewasnya nasabah Citibank Irzen Octa dan penggelapan dana nasabah oleh karyawan Citibank, Inong Malinda (Malinda Dee).

Setelah rapat selesai, Komisi XI mengeluarkan 12 rekomendasi, termasuk kewajiban BI melarang bank menggunakan debt collector. Salah satu rekomendasi hanya menegaskan Komisi XI mendesak BI untuk mencabut, merevisi, dan menyempurnakan PBI Nomor 11/11/PBI/2009 dan SE Nomor 11/10/DASP terutama mengenai tata cara pelaksanaan penagihan atas tunggakan yang diragukan dan macet kepada pihak ketiga.

Selama revisi dan penyempurnaan, pihak perbankan harus melakukan penagihan langsung kepada nasabahnya. Larangan penggunaan debt collector juga diwajibkan untuk Citibank dalam melakukan penagihan utang kartu kredit kepada nasabah. Sebab itu, peniadaan debt collector hanya bersifat sementara.

Namun, Harry dan sebagian besar anggota Komisi XI mengatakan, BI telah membuat kesalahan dengan membiarkan jasa debt collector. "Saya belum baca PBI-nya, jadi belum bisa memberikan kesimpulan mengenai permasalahan tingkatan kolektabilitas yang boleh diserahkan kepada debt collector," ujar Harry.

Jika penagihan tidak dialihdayakan, menurut Harry, kenaikan biaya perbankan tidak terlalu besar. Sebab, tugas penagihan harus masuk dalam tugas utama bank dan bukan dialihdayakan seperti dalam PBI Alih Daya.

Dia juga mempermasalahkan BI yang tidak jelas dalam masalah bunga berbunga yang membuat tagihan kartu kredit dapat membengkak.

"Kewenangan isi PBI itu ada di BI, tapi DPR tetap berwenang untuk menolak dan mempertanyakan. Jika BI tidak mau mendengar kami, bisa ada masalah ke depannya," kata dia.


Penulis: