Ilustrasi investasi (sumber: Jakarta Globe)
Pemerintah memprioritaskan alokasi Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 24 triliun untuk sektor infrastruktur kepada enam provinsi kawasan timur Indonesia. Langkah ini untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan yang masih tertinggal tersebut.
"SAL akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, prioritasnya Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dedy Supriyadi Priyatna kepada wartawan di Gedung Bappenas, Jakarta, hari ini.
Keenam wilayah yang diprioritaskan mendapatkan dana SAL tersebut, kata Dedy, akan mendapat dana sesuai kebutuhan proyek infrastruktur yang diajukan masing-masing daerah.
"Kan ada dana SAL Rp24 triliun, tapi masih dibagi-bagi lagi. Nilainya masih belum, saya sudah ada (ketahui) tapi musti dirapatkan dulu minggu depan," ujarnya.
Dedy mengakui, sebagian dana SAL tersebut dialokasikan ke proyek infrastruktur yang ada di NTT, yaitu senilai lebih dari Rp 100 miliar.
Dana SAL yang masuk di kas negara pada awal tahun anggaran 2012 tercatat sebesar Rp 81,32 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 5,05 triliun disimpan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012 untuk pembiayaan defisit anggaran, Rp 35 triliun untuk pembiayaan kebutuhan awal tahun, dan Rp 16,32 triliun untuk bond stabilization framework dan risiko listrik.
Sesuai amanat UUD 1945, 20 persen dana SAL 2011 rencananya akan dianggarkan untuk pos pendidikan, yakni sebesar Rp 6 triliun. Sisanya senilai Rp 24 triliun akan disalurkan untuk infrastruktur, kebutuhan mendesak, risiko krisis pangan, konversi energi dan bencana alam.
