Ilustrasi demo BPJS beberapa waktu lalu
Nizar mengatakan ada kemungkinan masyarakat menolak ikut dalam program jaminan sosial BPJS, karena mereka merasa sudah memiliki program yang lebih baik

Masyarakat yang menolak ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak akan mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan, salah satunya pembuatan paspor.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) BPJS Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Nizar Shihab dalam seminar Undang-Undang BPJS di Jakarta, hari ini.

Nizar mengatakan ada kemungkinan masyarakat menolak ikut dalam program jaminan sosial BPJS, karena mereka merasa sudah memiliki program yang lebih baik.

Sedangkan, program BPJS hanya bisa memberikan pelayanan dasar agar bisa mencakup dan terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Nanti akan dilihat, dia tidak membayar karena tidak mampu atau menolak. Kalau tidak mampu akan dibayar oleh pemerintah," kata Nizar.

Sedangkan jika orang tersebut memang sengaja menolak, sesuai undang-undang ia akan menerima sanksi bersifat administratif. "Bisa saja dia daftar paspor tapi tidak dilayani," kata Nizar.

DPR mengesahkan UU BPJS pada bulan Oktober tahun lalu. Undang-undang tersebut menetapkan BPJS Kesehatan akan beroperasi paling lambat 1 Januari 2014, dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015. 

Seperti namanya, BPJS kesehatan akan menyediakan jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua , dan jaminan kematian.

"Ikut BPJS sifatnya wajib. Filosofinya semua ikut gotong royong sebelum ada yang sakit," kata Nizar.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Hariyadi B.Sukamdani mengatakan saat ini pengusaha sedang berdiskusi dengan perusahaan asuransi dan penyelenggara dana pensiun untuk membuat skema yang komplementer dengan BPJS.

"Sedang didiskusikan bagaimana coordination of benefits. Jadi dari BPJS yang dasar saja, jika peserta ingin manfaat lebih dapat mendaftar ke perusahaan asuransi misalnya," kata Hariyadi.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RI mengatakan skema ini akan  menjamin  perusahaan asuransi swasta uuntuk terus berkembang. "Masih terbuka peluang sangat lebar terkait segmentasi kepesertaan dan besaran manfaat terutama di kalangan menengah atas," pungkasnya.


-

Penulis: /FEB