Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan dengan segera sistem pelaporan atas penyerapan anggaran di masing-masing Kementerian dan Lembaga (KL).

Kebijakan itu dilakukan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dari pemanfaatan anggaran. 
 
“Kemenkeu telah menyiapkan semacam pusat informasi melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN), dimana masing-masing KL bisa menyampaikan eksekusi program dan kegiatannya. Kepada masing-masing KL diberikan password untuk bisa mengakses ke data base tersebut. Kami sudah kirim surat kepada masing-masing KL minggu lalu,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Ani Ramawati, di gedung Jakarta, hari ini.
 
Ani mengatakan, kesiapan SPAN tersebut ditunjukkan dengan sistem IT yang sudah siap dan penunjukkan pejabat perbendaharaan yang akan mengakses data tersebut. Sebagai tahap awal dari laporan itu diperkirakan sudah bisa diperoleh dengan mengakses data yang disampaikan di awal tahun ini.

“Tim evaluasi dalam bulan-bulan ini mungkin bisa melihat penyerapan pada bulan pertama. Pada kwartal pertama tahun ini sudah bisa dirapihkan,” ungkap dia.
 
Terkait dengan penyerapan anggaran pada kwartal I, Ani mengatakan, bisa diperkirakan mencapai 25 persen. Intinya, pemerintah akan terus memonitor atas penggunaan anggaran tersebut supaya lebih efektif.

“Kuartal I diharapankan 25 persen. Tapi catatan kalau belanja pemerintah itu bisa juga ada efisiensi. Tidak harus 100 persen. Kalau bisa kurang karena efisiensi maka baik artinya,” tandas Wamenkeu.
 
Ditambahkan Ani, penghematan bisa dari tender, belanja barang, atau perjalanan dinas. Intinya, lanjut dia, hal itu dimonitor supaya lebih baik.

“Catatan belanja modal pada kuartal I tidaksesignifikan pada tahun lalu, karena proses pembayarannya per termin, tergantung projectnya masing-masing. Tapi, mungkin tidak akan menumpuk di akhir tahun seperti tahun lalu,” papar dia.
 
Menurut dia, upaya progresif yang dilakukan pemerintah melalui SPAN tersebut merupakan bagian dari pembelajaran masa lalu yang kurang efektif.

“Kami belajar dari yang dulu, eksekusinya sangat tergantung dengan kesiapan program. Saya mendengar laporan sebagian besar KL yang sudah sampaikan ke kemenkeu ternyata masih ada yang tertinggal sedikit. Pengurangan dari blokir itu sudah cukup signifikan, karena kalau belanja modal harus melalui tender,” ungkap dia.