Suasana sidang kabinet paripurna (6/9) yang membahas berbagai agenda termasuk evaluasi pelayanan mudik Lebaran, evaluasi kinerja termasuk implementasi dari APBN Perubahan 2011 dan sasaran penting yang mesti dicapai hingga tahun 2004. Jika sesuai rencana kabinet akan mendapat tambahan wakil menteri di sejumlah departemen (sumber: Antara)
Opsi apapun pada dasarnya terbuka. Pemerintah tidak ingin memaksakan satu opsi, apa saja yang penting segera
Pemerintah akan mempercepat pembahasan mengenai APBN-P seiring kondisi global yang tidak menentu. Perubahan APBN itu dilakukan keseluruhan dan tidak menyicil.
"Opsi apapun pada dasarnya terbuka. Pemerintah tidak ingin memaksakan satu opsi, apa saja yang penting segera. Dan, tidak hanya mengubah satu klausul, harus overall, karena UU-nya harus sekaligus, tidak bisa dikredit," kata Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Dedi Masykur Riyadi di Jakarta, hari ini.
Dia mengatakan, sesuai kondisi yang terjadi saat ini perubahan itu bisa melingkupi juga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Prinsipnya bisa dipercepat. Bisa saja keputusan itu tidak langsung APBNP, tapi soal BBM nya, kalau pun ditunda harus jelas dampak setahunnya. Karena APBNP dihitung untuk satu tahun. Jadi, ada proses,"ujar dia.
Sementara kalau ada perubahan ICP mungkin dampaknya ke inflasi dan pertumbuhan.
"Tapi, kan tarik menarik antara inflasi itu (BBM), karena dari sisi yang lain kan ada nada penghematan subsidi yang bisa dipakai untuk program yang mempercepat pertumbuhan. Programnya, seperti usulan kompensasi," ujar dia.
Asal diketahui, pemerintah juga tengah mengkaji bentuk-bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat bila ada keputusan mengenai BBM. Salah satu opsi kompensasi adalah beasiswa.
