Pemerintah Ujicoba Kantong Plastik Berbayar

Pemerintah Ujicoba Kantong Plastik Berbayar
Damiana Ningsih / WBP Jumat, 19 Februari 2016 | 19:20 WIB

Jakarta- Pemerintah akan meluncurkan penerapan kantong plastik berbayar. Peluncuran bertepatan dengan deklarasi Indonesia Bergerak untuk Bebas Sampah 2020 pada puncak Hari Peduli Sampah Nasional 2016 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 21 Februari 2016.

"Ujicoba rencananya akan dilakukan di provinsi DKI Jakarta dan 22 kota di Indonesia. Program ini dalam rangka mendorong perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kantong plastik. Kami akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan untuk melihat apakah ada perubahan di konsumen," kata Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (19/2).

Untuk mendukung program itu, Tuti mengaku, telah mengirimkan Surat Edaran (SE) Dirjen kepada masing-masing pemda di 22 kota/kabupaten dan provinsi DKI Jakarta. SE tersebut, kata dia, menetapkan harga plastik kantong belanja di ritel minimal Rp 200 per lembar.

"Tapi, harga jangan menjadi ukuran. Kita ingin perilaku konsumen berubah. Kota akan mulai dari harga minimal. Kalau nanti hasil evaluasi menunjukkan tidak ada perubahan, kami akan mengubah strateginya. Dana hasil plastik berbayar akan masuk ke CSR (corporate social responsibilty) dan memang dijual putus. Peritel yang akan mengelola dan kami akan lihat bagaimana mereka mengelola dana itu," kata Tuti.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan, sebelumnya penerapan plastik berbayar telah dimulai oleh peritel modern. "Peritel modern sudah melakukan upaya berbagai metode. Tapi dengan dikoordinasikan pemerintah menjadi lebih baik. Upaya ini perlu peran dari konsumen. Agar ada kesadaran bahwa kantong plastik bukan hak mereka lagi. Dengan dikoordinasikan pemerintah, jangan sampai ada image bahwa kami menjual kantong plastik," kata Tutum.

Tutum mengatakan, harga memang menjadi isu penting. Aprindo, tidak melakukan pengendalian dan menyerahkannya kepada perusahaan masing-masing. "Memang minimal Rp 200 per kantong, dan itu untuk ukuran yang terkecil. Harga tiap daerah bisa saja berbeda, tergantung lokasi. Aprindo tidak mengatur itu," kata Tutum.

Sumber: Investor Daily
CLOSE