Komersialisasi Bandara Pondok Cabe Tunggu Rekomendasi Pemkot dan TNI

Komersialisasi Bandara Pondok Cabe Tunggu Rekomendasi Pemkot dan TNI
Petugas keamanan Bandara melakukan pengecekan pada lampu landasan pesawat di titik 36 landasan pacu Bandara Pondok Cabe di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (26/2). Landasan bandara milik Pertamina yang dioperasikan PT Pelita Air Sevice tersebut memiliki panjang landasan 2130 meter yang siap digunakan untuk bandara privat yakni operasional penerbangan carter Pelita Air dan penerbangan umum maskapai Garuda Indonesia pada Juli 2016. ( Foto: Antara/Teresia May )
Thresa Sandra Desfika / MUR Sabtu, 27 Februari 2016 | 06:58 WIB

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemhub) masih menunggu rekomendasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pihak TNI Angkutan Udara (TNI-AU) terkait pemberian izin pengoperasian Bandar Udara Pondok Cabe sebagai bandara umum. Pasalnya, dua institusi tersebut masih keberatan apabila bandara milik PT Pertamina itu diubah statusnya menjadi bandara umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub Suprasetyo mengatakan, Kemhub bersama sejumlah pihak terkait sudah mengadakan pertemuan perdana untuk membicarakan perubahan status Bandara Pondok Cabe menjadi bandara umum yang digelar pada Senin (21/2). Pihak-pihak tersebut antara lain Garuda Indonesia, PT Pelita Air Service (operator Pondok Cabe saat ini), Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), dan TNI AU.
“Belum ada izinnya dari kami, ini baru tahap evaluasi dan koordinasi bersama Pemda, TNI, Airnav, Pelita, dan Garuda. Pada pertemuan pertama, masih ada (masalah) bahwa Pemda kurang setuju dan pihak TNI AU juga masih keberatan,” ujar Suprasetyo di Jakarta, Jumat (25/2).

Dia menambahkan, salah satu keberatan yang diutarakan oleh Pemkot Tangsel adalah permasalahan padatnya lalu lintas dari dan menuju Bandara Pondok Cabe. Selain itu, ada pula jalan umum yang letaknya dekat ujung landasan, dan setiap harinya jalanan tersebut acapkali dipenuhi dengan aktivitas perjalanan masyarakat. Namun, Suprasetyo tidak menyebutkan terkait keberatan yang diutarakan oleh pihak TNI AU.

“Ya, untuk izin dari kami juga perlu ada rekomendasi dari Pemda. RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) mereka seperti apa? Apakah Bandara Pondok Cabe sudah dimasukkan bandara khusus atau umum dalam RTRW itu. Kalau masih bandara khusus juga perlu direvisi dulu terkait RTRW,” papar Suprasetyo.

Dia menambahkan, kemungkinan besar Bandara Pondok Cabe sulit untuk dioperasikan sebagai bandara umum pada Maret 2016 sebagaimana yang diinginkan oleh Pertamina dan Garuda. “Operasi Maret, sepertinya masih sulit,” kata dia.

Lebih jauh, Kemhub juga memberikan syarat tambahan kepada pengusul agar Bandara Pondok Cabe dioperasikan di bawah satu manajemen Bandara Halim Perdanakusumah, yaitu PT Angkasa Pura (AP) II. apabila hendak dijadikan bandara komersial. Selain itu, Bandara Pondok Cabe pun dioperasikan dengan panduan tower Halim.

Suprasetyo sempat menjelaskan, dengan pengelolaan di bawah satu pihak itu, maka pengaturan antar dua bandara itu bisa terkoordinasikan dengan lebih baik. Karena itu pun, ruang udara yang berhimpitan tidak menjadi kendala berarti.
“Kalau sendiri-sendiri itu tidak bisa. Harus menunggu untuk dikelola bersama. Jadi, yang kontrol pergerakan pesawat LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia), tapi dua bandara dijadikan satu itu yang mengelola AP II,” kata Suprasetyo sebelumnya.

Dia menambahkan, dengan di bawah kelolaan AP II, Bandara Pondok Cabe bisa diibaratkan sebagai bandara pendukung Bandara Halim. Menurut dia, runway di Pondok Cabe dianggap sebagai runway dari Halim Perdanakusumah. “Jadi, itu sesuai dengan arahan Pak Menteri Perhubungan,” imbuh Suprasetyo.

Sumber: Investor Daily
CLOSE