Ilustrasi produksi batubara
Pihak PTBA yang melayangkan bantahan serta somasi atas kasus sengketa lahan yang terjadi sejak 2004, itu dianggap tidak mematuhi hukum

Permasalahan antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan terus meruncing.
 
Pihak PTBA yang melayangkan bantahan serta somasi atas kasus sengketa lahan yang terjadi sejak 2004, itu dianggap tidak mematuhi hukum yang ada.
 
Dikutip dari keterangan tertulis yang dikirim kuasa hukum Bupati Lahat, Suharyono, pihak Kabupaten Lahat meminta PTBA untuk mematuhi keputusan  Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) tertanggal 10 November 2011.
 
Dalam putusan PK MA tersebut, gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Bupati Lahat telah ditolak atau tidak bisa diterima.
 
Begitu juga dengan perkara perdata no 04/Pdt.P/2008/PN.LT yang diajukan PTBA kepada Bupati Lahat, PT Bumi Merapi Energi, PT Bara Alam Utama serta PT Mustika Indah Permai, juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde).
 
Fakta hukum tidak terbantahkan bahwa kasus sengketa lahan tersebut  dimenangkan Bupati Lahat dan tiga pemegang izin usaha pertambangan (IUP).
 
Menurut Suharyono, keputusan perseroan yang telah memberikan kabar kepada publik melalui iklan di beberapa media cetak tentang bantahan dan tanggapan serta somasi PTBA dianggap tidak mematuhi hukum yang ada.
 
Dengan keluarnya putusan PK dari MA bahwa gugatan  PTBA tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ia mengatakan PTBA selaku perusahaan publik harus mematuhinya dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
 
“Kami sesalkan sikap PTBA yang dalam beberapa hari ini telah membuat iklan di media cetak, dengan isi yang kami anggap sangat menyesatkan publik. Seakan-akan keputusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan itu bertentangan dengan fakta hukum yang dikeluarkan oleh MA,” katanya di Jakarta, hari ini.
 
Suharyono mengatakan, PTUN Palembang juga telah mengeluarkan surat nomor  W1-TUN2/052/HK.06/IV/2012 tertanggal 2 April 2012 yang menyatakan bahwa Putusan PK perkara TUN tersebut telah memenangkan kliennya, serta menolak gugatan penggugat secara keseluruhannya.
 
“Sangat tidak relevan kalau PTBA masih mempersoalkannya serta  mempublikasikan hal-hal yang merupakan bagian dari putusan hukum, dan ini juga dapat menggangu kliennya terhadap iklim investas di Lahat,” ujarnya.
 
Dijelaskannya, dalam perkara PK Perdata nomor 405 PK/PDT/2011 juga telah  mengeluaran bahwa pengadilan Lahat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan itu masuk wilayah hukum sengketa TUN.
 
“Ini jelas menunjukkan bahwa perkara PTUN dan juga perdata sudah selesai, serta tidak ada upaya hukum lain bagi PTBA. Kalaupun ada seperti bantahan di Koran itu sangat bertentangan dengan UU no 3 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari uu no 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,” tuturnya.
 
Suharyono juga menambahkan selaku kuasa hukum Bupati Lahat telah  mengirimkan surat no 069/SK-KHSA/III 2012 tertanggal 30 Maret 2012   terkait butir 5 yang tertulis dalam media cetak untuk melakukan upaya  hukum.
 
“Kami belum melakukan somasi hanya minta penjelasan dan konfirmasi iklan  tersebut yang sangat menyesatkan khalayak agar tidak terpengaruh. Sehingga PTBA harus lebih transparansi dan lebih terbuka lagi untuk menyapaikan fakta hukum kepada publik," tuturnya.
 
Sebagai informasi, sengketa lahan tambang batubara ini dimulai pada tahun 2004 ketika gubernur Sumsel mencabut izin KP Eksploitasi PTBA dengan surat keputusan no No.556/KPTS/PERTAMBEN/2004 bahwa izin KP tersebut harus dimintakan kepada pemerintah Lahat dan Muara Enim, dan pada 24 Januari 2005 bupati lahat mengeluarkan keputusan No. 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 tentang penetapan status wilayah eks kuasa pertambangan PTBA yang terletak dalam wilayah Kabupaten Lahat, dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Lahat.
 
Setelah mencabut ijin eksplorasi tersebut, Bupati lahat menerbitkan izin  KP Eksplorasi baru kepada 16 perusahaan di bekas wilayah KP Eksplorasi  PTBA. Di antaranya adalah PT Mustika Indah Permai, PT Bukit Bara Alam, PT Muara Alam Sejahtera, PT Bara Alam UTama dan PT Bumi Merapi Energi.
 
PTBA kemudian mengajukan gugatan kepada Pemkab Lahat di PTUN Palembang  pada tanggal 20 april 2005. Gugatan ini ditolak, yang kemudian PTBA  melakukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi Medan, tetapi hasilnya tetap dimenangkan Bupati lahat. Akhirnya pada putusan PK MA tetap dimenangkan oleh Bupati Lahat.


Penulis: /FEB