Gudang Logistik Tol Laut "Rumah Kita" Beroperasi Maret

Ilustrasi kemaritiman. (worldmaritimenews/worldmaritimenews)

Oleh: / WBP | Jumat, 17 Februari 2017 | 22:13 WIB

Jakarta- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan gudang penampung logistik untuk mendukung program tol laut atau dikenal "Rumah Kita" mulai beroperasi Maret 2017.

"Maret ini Insya Allah mulai jalan," kata Menhub ketika ditemui di Kemko Kemaritiman Jakarta, Jumat (17/2).

Budi mengaku akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai proyek yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu juga mengatakan pemerintah telah menetapkan 13 titik Rumah Kita yaitu Nias, Mentawai, Natuna, Sanggate, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Tahuna, Namlea, Saumlaki, Manokwari dan Timika.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan, dalam kesempatan yang sama mengaku pihaknya menunggu keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengenai penentuan lokasi.

Pontas mengatakan akan menyelesaikan hubungan antara sejumlah BUMN yang diharapkan ikut ambil bagian dalam proyek tersebut. "Kami sedang menyelesaikan hubungan satu sama lain, ada Bulog, ada RNI," katanya.

Rumah Kita tidak hanya berfungsi sebagai bagian tol laut, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki fungsi logistik sehingga bisa mengkonsolidasikan barang-barang di dalam negeri agar bisa langsung diekspor tanpa harus ke Jawa.

Selama ini distribusi barang tidak bisa dilakukan secara langsung. Contohnya produk dari Saumlaki (Maluku) harus dikirim ke Surabaya atau dari Morotai (Maluku Utara) ke Makassar (Sulsel) terlebih dahulu baru bisa dieskpor.

Rumah Kita telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pengelolaan Rumah Kita akan dikonsolidasikan dengan BUMN, BUMD, seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelindo I, II, III dan IV.

Rumah Kita akan diintegrasikan dengan tol udara guna menekan disparitas harga di daerah pegunungan di Papua, seperti Manokwari dan Timika.




Sumber: ANTARA
ARTIKEL TERKAIT