Banyak Protes

VIDEO: Dirjen Imigrasi Cabut Surat Edaran Soal Paspor TKI

Ronny F Sompie dan Yasonna Laoly. (Antara)

Oleh: Siprianus Edi Hardum / EHD | Senin, 20 Maret 2017 | 14:41 WIB

Jakarta – Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie mencabut surat edaran Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Dirjen Imigrasi, terkait kewajiban bagi calon TKI ke luar negeri memiliki rekening tabungan minimal Rp 25 juta. “Ini surat edaran internal, dan yang mengeluarkan seorang direktur. Karena banyak protes makanya siang ini saya cabut,” tegas Ronny F Sompie, kepada SP di Jakarta, Senin (20/3).

Ronny mengatakan, tujuan surat edaran itu sebenarnya bagus untuk mencegah orang menjadi TKI di luar negeri secara ilegal. “Kita pikir dengan kewajiban memiliki tabungan Rp 25 juta maka calon TKI sulit ambil jalur ilegal. Tapi karena penolakannya banyak makanya kita cabut saja,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Setiap calon TKI harus memiliki uang di rekening minimal sebesar Rp 25 juta sebelum meninggalkan Indonesia.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, peraturan itu dibuat sebagai upaya mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.

Agung mengatakan, beberapa kasus perdagangan manusia berawal dari pemberangkatan TKI secara ilegal. Modus kejahatan itu dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya pemberangkatan ke luar negeri dengan menggunakan visa umrah, haji, ziarah, atau berwisata. "Ini langkah antisipasi agar TKI tidak menjadi korban trafficking (perdagangan manusia). Tujuannya agar data orang dan keuangannya sesuai karena sekarang beberapa TKI menggunakan visa ziarah atau umrah untuk menjadi TKI," kata Agung.

Sementara Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sudarmanto, mengatakan, yang perlu di klarifikasi adalah rekening yang dimaksudkan bukan untuk calon TKI akan tetapi untuk mereka yang berziarah atau berwisata.

Sedangkan untuk calon TKI, perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PPTKIS)-nya jika akan membuat paspor TKI-nya harus memdapat rekomendasi dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota. “Paspornya harus TKI yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi melalui PTKIS dari dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota,” kata Hery.






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT