Presiden Joko Widodo.

Laporan Keuangan Pemerintah Dapat Opini WTP di Era Jokowi

Presiden Joko Widodo. (AFP)

Jakarta - Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius membenahi pengelolaan keuangan negara. Hal itu dibuktikan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah tahun 2016. 

Opini tersebut disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 dalam sidang paripurna DPR, Jumat (19/5). Laporan itu merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN tahun 2016.

"Kami menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016," ujar Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.

Opini WTP atas LKPP tahun 2016 merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pada tahun-tahun sebelumnya, dalam LKPP selalu tercantum istilah "suspen" yang mengindikasikan masih lemahnya sistem poengendalian internal pemerintah dalam mengelola keuangan. Dalam LKPP ditemukan adanya perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian negara/lembaga dengan realisasi belanja negara yang dicatat oleh bendahara umum negara untuk kementerian/lembaga negara, sehingga digolongkan sebagai "suspen".

Pemerintah kini telah berhasil menyelesaikan "suspen" dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik. Hal itu membuat tidak ada lagi "suspen" pada LKPP tahun 2016.

BPK menyebutkan bahwa kualitas laporan pelaksaan APBN 2016 telah mengalami peningkatan signifikan. Hal itu berdasar hasil pemeriksaan atas 87 laporan Keuangan kementerian negara/lembaga dan satu laporan keuangan bendahara umum negara. Sebanyak 74 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) atau 84 persen memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9 persen), dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7 persen).

"Tetapi ppini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP tahun 2016," kata Moermahadi.

Pemerintah juga dinilai telah berhasil menyelesaikan masalah atas enam ketidaksesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan pada LKPP 2015. Ketidaksesuaian yang telah diselesaikan, menyangkut pertama, ketidakjelasan pada investasi permanen berupa penyertaan modal negara (PMN) pada PT PLN Persero senilai Rp 848,38 triliun.

Kedua, soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar yang membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp 3,19 triliun.

Ketiga, masalah piutang bukan pajak senilai Rp 4,8 triliun pada kementerian negara/lembaga yang tidak didukung dokumen sumber memadai.

Keempat, masalah persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilai Rp 5,82 triliun, namun tidak ditatausahakan secara memadai.

Kelima, masalah saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Keenam, masalah pengurangan ekuitas senilai Rp 96,53 triliun dan transaksi antarentitas senilai Rp 53,34 triliun yang tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

"Semua masalah itu sudah diselesaikan pemerintahan Jokowi," kata Moermahadi.



Markus Junianto Sihaloho/AB

BeritaSatu.com