Jepang Serahkan Bantuan VTS Fase Dua kepada Kemhub i

Menhub Budi Karya Sumadi bersama jajaran Pelindo II, JICT, Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok meninjau kapal dengan muatan 8500 TEUs yang sandar di Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 9 April 2017.

Oleh: Thresa Sandra Desfika / FER | Senin, 5 Juni 2017 | 14:40 WIB

Jakarta - Pemerintah Jepang menyerahkan secara resmi proyek peningkatan sistem lalu lintas kapal (vessel traffic system/VTS) fase II di Selat Malaka dan Selat Singapura kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub), di Jakarta, Senin (5/6).

Acara serah terima dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Duta Besar Pemerintah Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii di Kantor Kemhub, Jakarta. Proyek tersebut dibangun dengan sumber dana hibah Negeri Sakura senilai 1,43 miliar yen.

Budi Karya menyampaikan, kegiatan proyek fase II ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura yang harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihaknya dan pengguna jasa transportasi laut di Selat Malaka dan Selat Singapura. Pasalnya, di lintasan pada kedua selat tersebut setidaknya dilalui 30 kapal per jam.

"Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang terus konsisten meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui bantuan Hibah berupa pembangunan VTS," kata Budi Karya.

Dengan adanya proyek VTS ini, kata Budi Karya, juga dapat meningkatkan kinerja pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura yang sekarang sudah dipegang oleh Indonesia.

"Alat ini sangat strategis untuk bantu posisi Indonesia dalam memberikan level of service yang lebih baik di Selat Malaka dan Selat Singapura," imbuhnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono, menambahkan, Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu kawasan laut Indonesia yang paling penting di Asia Tenggara. Jalur laut sepanjang 550 mil laut ini dilewatu Lebih dari 90.000 kapal dari berbagai negara setiap tahunnya.

"Kondisi perairan yang sempit dan dangkal, ditambah dengan padatnya lalu lintas kapal, baik kapal penumpang, kapal kargo, ataupun kapal ikan yang menyeberangi jalur tersebut setiap harinya menimbulkan risiko bencana yang besar sehingga diperlukan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah tersebut," jelas Tonny.

 




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT