Pemerintah Dinilai Belum Mampu Kendalikan Produksi Batu Bara

Ilustrasi batu bara (Antara/Puspa Perwitasari)

Oleh: Rangga Prakoso / FER | Senin, 17 Juli 2017 | 17:05 WIB

Jakarta - Pemerintah dinilai belum mampu mengendalikan produksi batu bara nasional. Padahal, tingkat produksi per tahun sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Peneliti Tata Kelola Batu Bara, Publish What You Pay Indonesia, Agung Budiono, mengatakan, realisasi produksi batu bara melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN. Pada 2015 silam realisasi produksi mencapai 461 juta ton. Padahal, dalam RPJMN seharusnya produksi batu bara sebesar 425 juta ton.

"Kemudian, realisasi produksi di 2016 sebesar 434 juta ton. Dalam RPJMN ditetapkan produksi batubara 2016 sebesar 419 juta ton. Tahun ini, target produksi 477 juta ton atau lebih tinggi 64,9 juta ton dari RPJMN sebesar 413 juta ton," kata Agung, di Jakarta, Senin (17/6).

Agung menuturkan, RPJMN mengamanatkan produksi batu bara terus menurun hingga 2019. Pada 2018, produksi sebesar 406 juta ton dan di 2019 mencapai 400 juta ton. Menurutnya, realisasi produksi di 2015 dan 2016 memang menurun. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya harga batubara.

"Namun, dipenghujung tahun lalu harga batubara membaik dan bahkan melampaui US$ 100 per ton. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha menggenjot kembali produksi pada tahun ini," kata dia.

Membaiknya harga batubara, lanjut Agung, berkorelasi dengan penerimaan negara. Pasalnya, mayoritas penerimaan negara sektor pertambangan disumbang oleh batu bara mencapai 80 persen.

"Selama pemerintah masih berpikir batu bara dan sumber daya ekstraktif menjadi tumpuan penerimaan dan fiskal, akan sangat sulit kita keluar dari ketergantungan pada energi fosil," ujarnya.

Dikatakannya, produksi batu bara berlebih bakal berdampak pada lingkungan. Padahal, Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen dalam menekan laju panas suhu bumi akibat perubahan iklim dibawah 2 derajat melalui kesepakatan perubahan iklim di Paris dan Maroko.

Oleh sebab itu, kata Agung, pihaknya meminta pembatasan produksi yang sudah ditetapkan pemerintah sebaiknya disertai sanksi.

"Kalau political will sudah kuat, seharusnya tidak lagi ada ruang kompromi dari para kelompok kepentingan lain," ujarnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT