Kemhub Dorong UPT Tingkatkan Standar Pelayanan

Budi Karya Sumadi. (Antara)

Oleh: Thresa Sandra Desfika / FER | Senin, 17 Juli 2017 | 19:53 WIB

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menargetkan dalam kurun waktu enam bulan ke depan, seluruh unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungannya sudah mempunyai standar pelayanan baru, khususnya terkait perizinan transportasi.

Standar pelayanan baru tersebut wajib disusun dan diimplementasikan oleh sekitar 940 UPT Kemhub dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 19/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemhub. Regulasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada 21 Februari 2017.

Staf Ahli Menhub Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris, menyebutkan, dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggara pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan, Menhub telah menerbitkan beleid terkait pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan.

"Selama ini pedoman pelayanan standar pelayanan berserakan bertebaran di perundang-undangan yang lain. Dalam Permenhub Nomor 19/2017 ini, diperintahkan agar unit-unit pelayanan mengidentifikasi berbuat apa dan berapa lama dan dikeluarkan dalam maklumat pelayaran. Ini juga dalam rangka reformasi birokrasi," jelas Umar di Jakarta, Senin (17/7).

Umar menambahkan, maklumat pelayanan itu nantinya ditandatangani oleh kepala UPT setelah standar pelayanan yang baru sudah ditetapkan. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

Lebih lanjut, Umar menyebutkan, dalam rangka menyusun standar pelayanan, maka UPT wajib untuk mengikutsertakan para stakeholders pada saat pembahasannya. Kemudian, standar pelayanan yang sudah disepakati kemudian ditetapkan oleh pimpinan UPT.

"Standar pelayanan yang telah ditetapkan wajib disampaikan dan dilaporkan kepada masing-masing pimpinan unit kerja eselon I," jelas Umar.

Sampai dengan saat ini, kata dia, baru sekitar 41 UPT yang sudah menetapkan standar pelayanan baru.

"Namun, bukan berarti yang lainnya tidak memenuhi standar. Secara teknis mereka sudah memenuhi standar, sekarang tinggal diperbaharui saja. Kami targetkan 3-6 bulan untuk memenuhinya. Penyusunannya dilakukan sesegera mungkin. Ini pedoman yang lebih dibekukan," tambah Umar.




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT