Proses Pengadaan Metering di K3S Harus Diaudit

Ilustrasi kegiatan migas (Infopublik)

Oleh: Euis Rita Hartati / ERH | Rabu, 13 September 2017 | 22:06 WIB

Jakarta - Dirut PT Rexaudia Sasada Sentosa Michael Hutagaol meminta pihak terkait segera melakukan audit forensik pada proses pengadaan metering di kontraktor kotrak kerja sama (K3S) migas untuk kontrak sewa Floating Storage and Offloading (FSO) dan floating production storage and offloading (FPSO). Pasalnya selama ini dia menduga ada potensi kecurangan dan melanggar etika bisnis.

"Kami minta pihak berwenang di Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar menggelar audit forensik di K3S yang ada sewa FSO dan FPSO. Tendensinya kecurangan dan melanggar etika bisnis,"tegas Michael dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily, Rabu (13/9).

Hal ini dikemukakan berdasarkan pengalaman yang dialami saat mengikuti tender pemasangan peralatan metering sistem (Custody Liquid Metering) yang dilaksanakan PT Armada Bumi Pratiwi Lines Tbk. (ABPL) yang mendapatkan kontrak sewa FSO dari PT Medco EP Natuna (MEPN) Limited untuk Lapangan Belida. Anak usaha dari PT Medco EP Indonesia itu menjadi operator blok Natuna Selatan B. PT Armada Bumi Pratiwi Lines Tbk merupakan anak usaha dari Soechi Group, perusahaan armada kapal yang berkantor di Jakarta.

Proses pengadaan FSO Belida tersebut melalui tender dengan jangka waktu kontrak sewa selama 5 tahun dan direncanakan akan onstream pada kuartal ke 4 tahun 2018.

Untuk melengkapi peralatan kontrak jasa sewa FSO tersebut akan dipasang peralatan Custody Liquid Metering. Guna mendapatkan harga yang lebih rendah (murah) ABPL telah mengadakan tender yang diikuti oleh 4 perusahaan yaitu PT Control System (CS) /Emerson, PT Rexaudia Sasada Sentosa/Krohne (RSS), PT Anta Meter, dan PT Global Haditech

Pengumuman tender pada tgl 18 Juli 2017 hanya 2 perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis yaitu PT CS /Emerson dan PT RSS/Krohne. Sebagai pemenamg lelang dengan harga terendah adalah PT RSS. ABPL telah melakukan negosiasi dengan PT RSS dan turun, dari harga $ 1,6 juta menjadi US$ 1,5 juta.

“Meskipun pihak ABPL selalu menyatakan bahwa spesifikasi metering Krohne telah memenuhi syarat teknis akan tetapi RSS harus terlebih dahulu meregistrasi dalam AVL/AML (Authorize Vendor List/ Authorize Manufacturing List) di MEPN sebagaimana perintah dari pihak MEPN,” katanya.

Kemudian ABPL menulis surat ke RSS antara lain menyatakan bahwa ABPL *sangat terpaksa* tidak dapat meneruskan proses tersebut. 

“Dengan adanya surat dari pihak MEPN menyatakan bahwa MEPN dan SKK Migas tidak ikut menentukan pemenang lelang arti nya sepenuhnya wewenang ada pada ABPL sehingga tidak ada alasan lagi bagi pihak ABPL takut MEPN apabila ditunjuk perusahaan yang tidak masuk dalam AML MEPN,” paparnya. Menurut dia, selama ini pemasangan peralatan metering sistem oleh K3S mengarah pada satu merek tertentu. 




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT