Buruh yang berunjuk rasa berjalan kaki dari kawasan Bundaran HI menuju Istana Negara, memperingati Hari Buruh Internasional. FOTO: ADEK BERRY/AFP
Penyebab masih rendahnya kesejahteraan buruh di Indonesia adalah akibat tingginya biaya menjalankan perusahaan ditambah dengan rendahnya keterampilan yang dimiliki buruh.

Demikian disampaikan Enny Sri Hartati, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, melalui sambungan telepon, hari ini.

Enny mengatakan bahwa biaya ekonomi tinggi dalam menjalankan perusahaan terkadang menjadi alasan bagi perusahaan untuk tidak menaikkan gaji pegawainya.

“Biaya ekonomi tinggi disebabkan oleh birokrasi yang berbelit-belit dan suap. Pemerintah seharusnya bisa memperbaiki hal ini dengan melakukan reformasi birokrasi,” kata Enny.

Lebih lanjut Enny juga menyoroti industri yang mengeluarkan biaya untuk energi rata-rata sekitar 15-20% dari biaya operasional dan hanya menyisakan 10% untuk komponen gaji pegawai.

“Apabila ada energi alternatif yang lebih murah, maka industri dapat lebih efisien sehingga upah pekerja dapat lebih layak," imbuhnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Senin (30/4) lalu, mengatakan bahwa pemerintah akan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Rp1,3 juta menjadi Rp2 juta, membangun, rumah sakit untuk buruh dalam waktu dekat dibangun di tiga titik; Tangerang, Bekasi dan mungkin Surabaya. Selain itu akan menyediakan transportasi murah untuk buruh di kawasan industri dan memberikan fasilitas rumah murah bagi buruh.

Menurut Enny, insentif-insentif tersebut juga perlu dilengkapi dengan jaminan asuransi bagi buruh. Dalam hal ini, pemerintah juga sudah menyiapkan Badan pengelola Jaminan Sosial untuk mengelola Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Enny kemudian menyoroti hal lain yang menjadi kelemahan buruh, yaitu tingkat keterampilan yang rendah.

“Lebih dr 50% buruh hanya lulusan SD. Karena itu banyak buruh yang tidak memiliki gaji yang tinggi atau tidak dihargai. Ada juga buruh yang memiliki skill, tetapi dihargai dibawah gaji minimum,” papar Enny.

Menurut data Badan Pusat Statistik, dari sekitar 109,7 juta orang penduduk yang bekerja per Agustus 2011, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sekitar 54,2 juta orang (49,40 persen). Sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sekitar 3,2 juta orang (2,89 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 5,6 juta orang (5,15 persen).

Sementara itu upah minimum provinsi rata-rata tenaga kerja di 33 propinsi di Indonesia tahun lalu hanya sebesar Rp988.829.

Jika dibandingkan dengan negara lain, maka upah buruh di Indonesia berada di bawah Thailand yang menetapkan upah buruh sekitar 300 baht ($9,75) per hari, dan Malaysia yang baru saja menetapkan upah minimum sebesar 900 ringgit ($297) per bulan. Sementara Vietnam, walaupun masih di bawah Indonesia, menaikkan gaji buruhnya sebesar 27 persen menjadi 1,05 juta dong ($50).

Enny mengatakan untuk bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan buruh juga diperlukan perbaikan kualitas dan keterampilan buruh.

“Selama ini sudah ada Balai Latihan Kerja yang disponsori oleh pemerintah. Kalau balai kerjanyadikelola dan diberikan dana untuk meningkatkan kualitas maka dapat memberikan keterampilan bagi buruh,” ujar Enny.

“Pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia adalah konsumsi. Buruh itu banyak, dan mereka berkontribusi besar terhadap konsumsi,” pungkas dia.

Penulis: