Freeport: Jika Kontrak Tak Diperpanjang, Mimika Bakal Jadi "Kota Hantu"

Tambang Freeport (Sumber: Investor Daily/Reuters) ()

Oleh: Euis Rita Hartati / ERH | Rabu, 6 Desember 2017 | 21:22 WIB

Jakarta – PT Freeport Indonesia menyatakan bahwa jika Kontrak Karya Freeport yang akan berakhir pada 2021 tidak diperpanjang, maka Kota Mimika dikhawatirkan bakal menjadi 'kota hantu'. Hal ini mengingat kontribusi Freeport terhadap pendapatan domestik regional (Gross Domestic Regional Product) mencapai 91,0%.

“Berdasarkan riset yang dibuat oleh LPEM-FE UI tahun 2013 tentang dampak ekonomi atas keberadaan Freeport, tercatat bahwa kontribusi terhadap GDP Nasional 0,8%, terhadap Provinsi Papua 37,5% dan terhadap Kabupaten Mimika 91,0%. Ini terjadi karena keberadaan Freeport ikut membuat perekonomian setempat bertumbuh. Jika kontrak Freeport tidak diperpanjang, segala aktivitas akan terhenti dan Mimika bisa jadi kota hantu,”kata Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama yang menjadi salah satu pembicara dalam acara diskusi bertema Beyond Profitability, Balancing Sustainability and Growth yang dilaksanakan Berita Satu Media Holding, di Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Riza, keberadaan Freeport mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi sebanyak 238.000 orang, dimana sebanyak 128 ribu merupakan tenaga kerja dari Papua dan sisanya sebanyak 110 ribu dari luar Papua. “Bahkan, sebanyak 6 orang Vice Presiden itu merupakan putra Papua, dan 40 orang manager juga berasal dari Papua asli. Saya rasa perusahaan lain tidak ada yang seperti itu,” ujarnya.

Freeport, kata Riza, juga berkontribusi bagi pembangunan sarana fisik di kota Mimika. Selain rumah, juga menyediakan beberapa infrastruktur seperti bandara, jembatan, gedung perkantoran pemerintah, rumah sakit, dan lainnya.

Reza juga menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi pendapatan, pemerintah Indonesia sebenarnya mendapatkan porsi lebih besar, yakni sekitar 60%, atau sekitar US$ 16,1 miliar sejak 1992-2015. Sementara bagian untuk perusahaan sebesar 40% yakni sebesar 10,8 miliar.

Dijelaskan bahwa sebagai perusahaan,Freeport tidak semata-mata mencari keuntungan, namun juga berperan aktif untuk masyarakat sekitarnya. Perusahaan mengalokasikan dana sekitar US$ 100 juta per tahun sebagai dana untuk pembangunan community.

“Penduduk di 7 suku sekitar juga kami beri pelayanan kesehatan gratis, sehingga 70% wabah malaria bisa berkurang. Sebanyak 154.532 pasien pada 2016 tertangani. Kami juga melakukan pembinaan bagi 162 UKM,” katanya.

Menjelang PON pada 2020,Freeport juga ikut membangun stadion atletik indoor dan lainnya di atas lahan seluas 12,5 ha dengan anggaran sebesar US$ 33 juta. “Bangunannya sudah jadi tapi belum diresmikan,” ujarnya.

Untuk membuat perusahaan berkesinambunan, banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan. Misalnya dalam bidang lingkungan, perusahaan bersungguh-sungguh dalam pengelolaan limbah tailing, yang dimanfaatkan untuk membantu program reklamasi.

Meski renegosiasi kontrak masih berlangsung, pihaknya sudah menyiapkan skenario rencana penutupan tambang (mine closure) yang telah disetujui pada 26 Januari 2015. “Asumsi untuk rencana penutupan tambang PTFI adalah tahun 2021, menunggu renegosiasi RUU KKB. Semua fasilitas yang tidak digunakan akan dihancurkan dan tanah akan direklamasi Beberapa fasilitas akan diserahkan kepada pemangku kepentingan seperti rumah sakit, bandara, Pelabuhan Amamapare, pembangkit listrik tenaga diesel, dan lain-lain,” jelas Riza.




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT