2.233 Paket Pekerjaan Kementerian PUPR Sudah Dilelang

2.233 Paket Pekerjaan Kementerian PUPR Sudah Dilelang
Pemimpin Redaksi "Investor Daily/Suara Pembaruan" Primus Dorimulu (enam dari kiri) serta para pembicara (kiri ke kanan), yakni Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, Moh Reza Sahib, Kepala Sekretariat BPPSPAM Kementerian PUPR Bambang Sudiatmo, Ketua Umum Aspasindo Benny Andrianto, Ketua Asosiasi AMDK, Rahmat Hidayat, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, anggota Komisi V Fraksi Gerindra, Moh Nizar Zahro, Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat, pengamat kebijakan publik Edie Haryoto, Sekretaris Aspasindo, Alfa, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR Agus SK, dan perwakilan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Fajar Eko Antono, seusai menggelar diskusi di Jakarta, Rabu 20 Desember 2017. ( Foto: ID/David Gita Roza )
Siprianus Edi Hardum / EHD Jumat, 5 Januari 2018 | 23:56 WIB

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 3 Januari 2018 sudah melelang sebanyak 2.233 paket konstruksi senilai Rp 13,73 triliun di empat direktorat jenderal yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan.

"Secara keseluruhan hingga 3 Januari 2018, sudah dilelang 34% dari target awal sebanyak 6.554 paket yang ditargetkan dilelang hingga akhir bulan Januari 2018. Ditargetkan 50-60% dari jumlah tersebut sudah bisa dilakukan penandatanganan kontrak pada bulan Januari 2018," kata Dirjen Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin dalam siaran persnya, Jumat (5/1).

Adapun rincian dari paket tersebut adalah paket pekerjaan di Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 1.014 paket dengan nilai Rp 3,56 triliun, Ditjen Bina Marga sebanyak 932 paket dengan nilai Rp 9,04 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 279 paket senilai Rp 1,14 triliun dan Ditjen Pembiayaan Perumahan sebanyak 9 paket dengan nilai Rp 26 miliar.

Syarif melanjutkan, dibandingkan tahun 2017, progres lelang dini tahun ini memang lebih sedikit. Salah satunya disebabkan adanya perubahan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR, yaitu perubahan kelembagaan unit layanan pengadaan (ULP) dan perubahan mekanisme usulan penetapan kelompok kerja (Pokja) ULP.

Syarif menjelaskan, mengenai kelembagaan unit layanan pengadaan, sesuai dengan Kepmen PUPR Nomor 1011 Tahun 2017, salah satu poin pentingnya, dibandingkan dengan Kepmen PUPR Nomor 602 Tahun 2016, yaitu Kepala ULP dapat membentuk tim peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan/seleksi di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dana atau indikasi penyimpangan kepada Kepala ULP.

Perubahan penting lainnya adalah dalam hal mekanisme penetapan Pokja ULP. Anggota Pokja tidak lagi dari satuan kerja (satker) - satker pemilik proyek, tetapi ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dengan komposisi keanggotaan lintas unit organisasi. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memperkuat integritas anggota dan kualitas hasil pelelangan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR. "Diharapkan dengan adanya perubahan ini, proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR akan lebih berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur," pungkasnya.

Disamping perubahan kelembagaan, kendala pelaksanaan lelang dini khususnya di Ditjen Bina Marga adalah perubahan pemaketan dari semula dilakukan dengan single year contract menjadi multi years contract untuk paket pekerjaan jalan yang menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan adanya pergeseran pagu anggaran untuk alokasi pembangunan jembatan gantung sehingga memerlukan penyesuaian dokumen lelang.

 



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE