Presiden Beberkan 2 Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia

Presiden Beberkan 2 Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia
Presiden Joko Widodo. ( Foto: Antara/Puspa Perwitasari )
/ WBP Selasa, 13 Februari 2018 | 11:28 WIB

Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni terkait sistem dan perizinan. Presiden mengatakan diperlukan penyederhanaan sistem inklusi keuangan.

"Jadi memang yang paling penting itu, satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," kata Jokowi setelah menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion yang dipimpin Ratu Maxima dari Belanda di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut Presiden, perbaikan dan penyederhanaan sistem menjadi kunci sukses penerapan dan perluasan inklusi keuangan di Tanah Air. Hal kedua menurut Presiden, yakni penyederhanaan izin yang selama ini terkesan masih ruwet.

"Dua hal ini kalau kita selesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan kita. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang kita inginkan. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau kita harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan," kata Presiden setelah bertemu dengan Ratu Maxima.

Presiden Jokowi ingin seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat. "Kita ingin semua orang itu bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat. Semuanya, seluruh masyarakat bisa masuk ke sistem keuangan," kata Presiden.

Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mendampingi Presiden pada pertemuan itu menambahkan sejak 18 bulan lalu, Ratu Maxima sudah datang ke Indonesia. "Kita tengah mengembangkan dengan cepat keuangan inklusif, kita berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari negara lain. Sejak 18 bulan lalu, kita sudah mengembangkan beberapa program di antaranya Program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Rakyat, dan beras sejahtera," katanya.

Pada 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan tingkat inklusi keuangan akan menyamai negara-negara lain yang selama ini sudah maju, di antaranya India.



Sumber: ANTARA
CLOSE