Wajib Kemasan Minyak Goreng Perlu Segera Dilaksanakan

Wajib Kemasan Minyak Goreng Perlu Segera Dilaksanakan
Para pembicara seminar "Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit Dilaksanakan?" di Mezanine Ballroom Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu 14 Februari 2018. (Sumber: Investor Daily/Gora Kunjana)
L Gora Kunjana / GOR Rabu, 14 Februari 2018 | 23:03 WIB

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemperin) meminta peraturan wajib kemasan untuk minyak goreng  segera dilaksanakan, meski Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) telah meminta penerapan kebijakan minyak goreng wajib kemasan diundur hingga 2020.

“Pelaksanaan tentang wajib kemasan bisa langsung dijalankan karena hanya sekadar teknis di lapangan,” kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto saat menjadi Keynote Speaker Seminar bertema “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit Dilaksanakan” di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (14/2).

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas—direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro, Kemenperin, Prof Dr Soekirman—Koalisi Fortifikasi Indonesia, Dr Paul Wassell—PT SMART Tbk, Prof Dr Purwiyatno Hariyadi—guru besar Teknologi Pangan IPB, dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, guru besar Farmakologi FKUI.

Diskusi panel yang dimoderatori Dr Darmono Taniwiryono—Ketua Umum MAKSI ini diawali sambutan dan pengantar oleh Prof Bungaran Saragih –Ketua Dewan Pembina Paspi, dan Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, serta ditutup oleh Direktur Eksekutif Dr Ir Tungkot Sipayung.

Menurut Panggah, wajib kemasan ini penting karena menyangkut kesehatan dari minyak goreng itu sendiri.

“Kalau yang susah-susah gak bisa dilakukan ya mulai yang mudah saja dilakukan. Jangan kemauannya banyak kemampuannya gak ada. Jadi saya sarankan, kalau memang pertanyaan ini (fortifikasi) sulit dijawab paling tidak menjawab yang gampang dulu. Kemasan dulu,” katanya mengritisi tema seminar.

Panggah menjelaskan pentingnya wajib kemasan. Karena minyak goreng curah banyak dampak negatifnya. “Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standard dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab ..ini berbahaya sekali. Kalau ini aja dilakukan, kita sudah berbuat separuh baik,” ujarnya.

Soal kesiapan fortifikasi, pemerintah menurut Panggah tidak akan campur tangan. Ia mengakui bahwa sawit memang berjasa banyak. Sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar. Kontribusinya terhadap negara luar biasa. “Nah sekarang mau dititipin misi yang sangat penting yaitu mengenai fortifikasi. Ini perlu didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi deh, langsung saja dilaksanakan,” tandasnya.

Bisnis dan Teknologi
Ketua Dewan Pembina Paspi, Prof Bungaran Saragih dalam pengantar diskusi mengatakan bahwa dirinya sudah lama membahas dengan berbagai pihak masalah fortifikasi penambahan vitamin A pada produk minyak goreng sawit (MGS). Pemerintah juga sudah lama mengupayakan bagaimana agar minyak goreng difortifikasi.

Menurut dia, pelaksanaan fortifikasi masih terbatas selama ini lebih karena masalah bisnis dan teknologi. Sebab secara sosial tidak ada masalah. Begitupun secara politik fortifikasi sangat positif karena Negara tentu menginginkan rakyatnya sehat.

“Yang jelas berdasarkan statistik kementerian kesehatan orang Indonesia kekurangan vitamin A, dan kekurangannya paling parah barangkali terburuk di dunia. Padahal kita penghasil vitamin A yang luar biasa besarnya karena ada di sawit,” ujarnya.

Oleh karena itu, tandas Bungaran, pertama secara teknis bisa tidak Indonesia menghasilkan produk minyak goreng bervitamin A yang stabil. “Yang bisa diyakini benar-benar ada vitamin A di dalamnya bukan label saja. Ini soal teknologi,” ucapnya.

“Pertanyaan selanjutnya jika bisa difortifikasi menguntungkan tidak. Menguntungkan untuk siapa? Untuk konsumen apa untungnya dan untuk produsen apa untungnya. Berapa biayanya dan berapa revenue yang bisa diperoleh? Kalau itu tidak terjawab ya tidak berjalan,” paparnya.

Bisa saja, lanjut Bungaran, konsumen dan produsen tidak merasakan keuntungan namun fortifikasi bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan, bermanfaat bagi Negara.

“Di situlah pemerintah harus siap mengompensasi social benefit, kalau pemerintah siap memberikan subsidi bisa jalan. Kalau secara teknis dan bisnis tidak bisa ya fortifikasi tidak bisa dilaksanakan,” jelas Bungaran sambil menggarisbawahi bahwa rakyat perlu vitamin A, dan itu bisa dilakukan melalui migor.



Sumber: BeritaSatu.com