Sidak Gubernur DKI

Hotel Sari Pan Pacific Tak Miliki Sumur Resapan

Hotel Sari Pan Pacific Tak Miliki Sumur Resapan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. ( Foto: Antara / Rosa Panggabean )
Erwin C Sihombing / WBP Senin, 12 Maret 2018 | 19:05 WIB

Jakarta - Hotel Sari Pan Pacific, di Jalan Thamrin, Jakarta tidak memiliki sumur resapan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 7/2010 tentang Bangunan Gedung. Hal itu diketahui setelah Gubernur DKI Anies Baswedan bersama jajaran mengadakan inspeksi mendadak (sidak).

"Di sini terlihat banyak sekali ketentuan-ketentuan bahkan ketentuan perundangan yang tidak ditaati. Itu sebabnya mengapa pengawasan kita akan lebih ketat," kata Anies, usai sidak di Sari Pan Pacific, Jakpus, Senin (12/3).

Anies menegaskan, setiap gedung di DKI baik yang dikelola swasta maupun pemerintah harus memiliki kesadaran merawat lingkungan hidup seperti memiliki sumur resapan, tidak mencuri air tanah dan memiliki instalasi pengolahan limbah.

Dia telah membentuk tim untuk memeriksa seluruh gedung di DKI berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No 279/2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan. "Selesai melakukan pemeriksaan, mereka menuliskan berita acara. Dari situ menjadi bahan untuk memutuskan, bagi mereka juga bahan untuk melakukan perbaikan," ujar Anies.

Anies mengatakan, pihak pengelola bisa dikenakan sanksi maksimal penutupan sumur air tanah jika dioperasikan secara ilegal dan dikenakan denda mengacu Pergub 38/2017.

Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Hanura Wahyu Dewanto menyambut baik langkah Pemprov DKI terkait penanganan pencemaran lingkungan. Dia berharap pengawasan yang dilakukan berjalan konsisten. "Ketersediaan sumur resapan akan mengurangi jumlah air hujan yang mengalir ke saluran dan seterusnya ke sungai sehingga mengurangi ancaman banjir," kata Wahyu.

Wahyu menyoroti ketersediaan pengolahan air limbah yang seharusnya disalurkan ke sistem pengolahan limbah milik DKI, bukan mencemari sungai. Sayangnya baru 3 persen air limbah DKI yang bisa dikelola di Waduk Setiabudi.

Untuk itu, selain melakukan pengawasan penggunaan air tanah di gedung tinggi, Pemprov DKI juga harus membangun tempat baru pengelolaan limbah. "Sudah saatnya Jakarta serius membangun sistem pengolahan limbah kota, meningkatkan pelayanan air minum serta menekan banjir dengan meresapkan sebanyak mungkin air hujan ke tanah," kata Wahyu.



Sumber: BeritaSatu.com