Indonesia Perlu Pangkas High Cost Economy

Indonesia Perlu Pangkas High Cost Economy
Pendiri Lippo Group Mochtar Riady (depan tengah) bersama para duta besar dan tokoh nasional di Hotel Aryadutta, Jakarta, 14 Maret 2018. ( Foto: Beritasatu / Primus Dorimulu )
Primus Dorimulu / HA Rabu, 14 Maret 2018 | 23:55 WIB

Jakarta - Indonesia perlu memangkas berbagai biaya produksi yang tidak perlu agar produk ekspor bisa bersaing di pasar global. Di era perdagangan bebas, produk yang terbebani biaya produksi yang besar tidak akan bisa bersaing. Saat ini, biaya produksi di Indonesia masih sekitar 11 jenis, jauh di atas negara lain.

"Di Singapura, biaya produksi hanya empat jenis, sedang di Indonesia ada sekitar 11 jenis biaya produksi. Biaya produksi sebesar inilah yang menyebabkan high cost economy," ujar Chairman Lippo Group Mochtar Riady pada jamuan makan siang dengan 14 duta besar (dubes) Indonesia di Hotel Aryadutta, Patung Tani, Jakarta, Rabu (14/3).

Pada 20 Februari 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 17 dubes serta duta besar luar basa dan berkuasa penuh.

Selama biaya produksi masih banyak, kata Mochtar, produk yang dihasilkan akan tetap mahal dan sulit bersaing dengan produk negara lain. Oleh karena itu, biaya produksi harus terus dipangkas agar nilai ekspor Indonesia bisa terus meningkat.

Para dubes mendapatkan tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing ke Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan Indonesia tahun 2017 surplus US$ 11,84 miliar, naik 16,22% dari tahun sebelumnya. Surplus neraca perdagangan Indonesia terjadi sejak tiga tahun lalu. Pada 2015, nilai surplus neraca perdagangan Indonesia US$ 7,67 miliar dan pada 2016 sebesar US$ 9,53 miliar. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia tahun 2017 sebesar US$ 168,73 miliar, meningkat 16,22% dibanding tahun 2016.

Namun, pada Januari 2018, neraca perdagangan Indonesia defisit US$ 0,68 miliar. Penyebab utama adalah defisit sektor migas yang mencapai US$ 0,86 miliar dan surplus neraca perdagangan nonmigas yang hanya US$ 0,18 miliar. Indonesia mengimpor BBM dan barang modal dalam jumlah besar.

Untuk meningkatkan ekspor, kata Mochtar, selain memangkas high cost economy, Indonesia juga harus berkonsentrasi pada produk bernilai tambah tinggi, yakni ekspor produk yang sudah diolah di dalam negeri. Kegiatan industri manufaktur juga sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Dalam konteks ini, Indonesia membutuhkan investasi, termasuk investasi asing. Sedang investor akan tertarik menanamkan dananya di Indonesia jika high cost economy bisa terus dikurangi.

Peran dubes, kata CEO Lippo Group James Riady, cukup signifikan dalam meningkatkan kerjasama ekonomi. Dubes bukan saja mewakili negara Indonesia, melainkan juga figur yang berperan penting dalam meningkatkan kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi. Dubes perlu menjadi tuan rumah yang baik dan juga tamu yang baik.

"Penting sekali mengundang pengusaha ke Indonesia dan sebaliknya," ujar James. Dengan melihat langsung, biasanya pengusaha akan tertarik untuk investasi. Apalagi dalam kunjungan, mereka mendapatkan perlakuan yang baik.

Dubes Indonesia untuk Swiss Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan, pihaknya akan memberikan perhatian khusus terhadap ekspor CPO Indonesia ke Eropa. Karena negara-negara Eropa kini tengah berancang-ancang untuk terus menaikkan tarif bea masuk CPO dan produk turunannya. Pada tahun 2020, tarif bea masuk CPO akan sangat tinggi.

Dunia saat ini, kata Dubes Indonesia untuk Filipina Sinyo Harry Sarundayang, sedang bergerak menuju perubahan. Pertama, AS sedang berusaha untuk kembali menjadi negara adidaya di bidang ekonomi dan militer.

Kedua, kemajuan RRT terus membayangi AS dan pada 15 tahun akan datang akan menyamai Paman Sam.

Ketiga, kemajuan India akan menjadi perhatian dunia. Keempat, Jepang sedang memperbaiki sistem pertahanannya guna menghadapi negara-negara tetangga yang semakin kuat secara militer, terutama Korea Utara.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE