Bailout Century, Antara Kekhawatiran Berlebih dan Berdampak Sistemik

Bailout Century, Antara Kekhawatiran Berlebih dan Berdampak Sistemik
Wakil Presiden Boediono (kedua kiri) menyalami terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya (kedua kanan) saat rehat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5). SP/Joanito De Saojoao ( Foto: Suara Pembaruan / SP/Joanito De Saojoao )
Whisnu Bagus Prasetyo / HA Senin, 16 April 2018 | 19:33 WIB

Jakarta - Kasus megaskandal Bank Century kembali menjadi pembicaraan hangat setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin (9/4) lalu memenangkan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki). Isi putusan memerintahkan KPK melakukan penyelidikan lanjutan dan segera menetapkan tersangka baru kasus Century yakni mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) BI Boediono, dan koleganya.

Hakim mendasarkan penetapan tersangka ini berdasarkan surat dakwaan eks Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang menyebut nama-nama di antaranya Muliaman Hadad mantan Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Raden Padede selaku Sekretaris KSSK.

Bagaimana awal kasus ini menjadi megaskandal korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 8 triliun? Apakah benar Bank Century mengalami kekeringan likuiditas dan berdampak sistemik sehingga perlu ditalangi (bailout) oleh pemerintah?

Kasus ini bermula ketika Indonesia tengah dilanda krisis keuangan sekitar bulan Oktober 2018. Sejumlah bank di Tanah Air mengalami kekeringan likuiditas. Aliran modal asing keluar dari Indonesia (capital outfow). Akibatnya, rupiah terpuruk. Alhasil, salah satu bank yakni Bank Century meminta pendanaan pada pemerintah agar mampu bertahan di tengah hantaman krisis.

Ketimbang harus menutup bank yang dikhawatirkan akan memicu rush (penarikan uang besar-besaran) dan kepanikan di masyarakat, pemerintah dan BI melalui KSSK memilih memberi bantuan dana talangan pada Bank Century agar tetap beroperasi. Dalam penyelamatan bank, otoritas tidak melihat bank sebagai entitas semata, tetapi dampaknya bagi perbankan dan perekonomian secara luas.

Boediono menyatakan pemberian dana talangan kepada Bank Century harus dilakukan. Jika pemerintah membiarkan bank jatuh pada Oktober-November 2008, Indonesia diyakini akan mengalami krisis seperti yang terjadi tahun 1997/1998, dan biayanya sangat luar biasa, termasuk biaya sosial dan politik. Hal itu dikemukakan saat menjadi saksi dalam sidang kasus pemberian dana talangan Bank Century di pengadilan Tipikor, Mei 2014, dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.

"Situasinya persis sama, yaitu kekeringan likuiditas di perbankan karena uang mengalir keluar, emas meningkat persis sama seperti tahun 1997, kemudian pasar uang antarbank macet jadi pinjaman antarbank tak ada lagi karena satu bank dengan yang lain tidak ada saling percaya," jelas Boediono, yang masih menjabat wakil presiden ketika sidang berlangsung.

Menurut keterangan Boediono, pada Oktober-November 2008 rata-rata aliran modal keluar mencapai US$ 3 miliar, yang terjadi antara lain karena Indonesia tidak menerapkan blanket guarantees, berbeda dengan Singapura dan Malaysia.

Memang pada krisis ekonomi 1997/1998, menutup bank kecil yang total asetnya hanya 2 persen lebih dari total aset perbankan nasional membuat publik gugup, sehingga terjadi rush. Boediono menyatakan penutupan 16 bank kecil pada November 1997 kemudian mengakibatkan terjadinya rush sampai Januari 1999.

Namun dalam sidang atas terdakwa Budi Mulya (kini terpidana) 2014 silam, majelis hakim berkata lain. Hakim menilai negara mengalami kerugian yang fantastis. Kerugian ini terdiri dari pemberian dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Rp 689,894 miliar dan penyertaan modal sementara (PMS) dua tahap, yakni Rp 6,7 triliun dan Rp 1,250 triliun. Jika dijumlahkan maka total kerugian negara adalah Rp 8,012 triliun.

Perlu diketahui, dalam surat dakwaan Budi Mulya, nama Boediono disebutkan sebanyak 44 kali dalam dakwaan primer. Selain Boediono ada nama mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom 26 kali, dan mantan Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad disebut sebanyak 27 kali.

Peran Boediono
Lalu bagaimana peran Boediono dalam memutuskan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik? Saat Bank Century mengalami kesulitan likuiditas sekitar Oktober 2008, Boediono yang menjabat sebagai gubernur BI memberikan arahan kepada Siti Fadjriah selaku deputi gubernur bidang Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah untuk membuat disposisi yang berisi: “Sesuai pesan GBI (Gubernur Bank Indonesia) masalah Bank Century harus dibantu & tidak ada bank gagal untuk saat ini, karena bila hal ini terjadi akan memperburuk perbankan & perekonomian kita.”

Setelah Bank Century masuk dalam pengawasan khusus, pada 13 November 2008, rapat dewan gubernur (RDG) BI membahas situasi terkini Bank Century yang belum bisa memenuhi kebutuhan prefund untuk bisa ikut kliring. Pada saat bersamaan, nasabah Bank Century menarik dana secara bersamaan secara besar-besaran.

Dalam rapat itu, diusulkan Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal dan diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). RDG BI yang dihadiri Boediono itu kemudian memutuskan sejumlah arahan untuk ditindaklanjuti seperti penyiapan analisis dampak sistemik Bank Century terhadap bank nasional.

Boediono bersama deputi gubernur dan jajaran BI kembali menggelar RDG BI yang intinya membahas berlaku tidaknya jaminan yang diajukan Bank Century untuk mendapat bantuan. Dalam rapat itu dibahas soal perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/26/PBI/2008—yang mensyaratkan Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal 8 persen untuk pemberian FPJP, dan diubah menjadi positif. Finalisasi PBI itu kemudian ditandatangani Boediono selaku Gubernur BI.

Setelah perubahan PBI dan Bank Century mendapat FPJP dari BI, kondisi bank milik Robert Tantular itu ternyata tak kunjung membaik dan masih mengalami tekanan likuiditas. BI selaku bank sentral sudah mengucurkan pendanaan sebesar Rp 689 miliar dalam dua tahap hingga 19 November 2008.

Saat pemberian FPJP dilakukan, sempat terjadi rapat yang dihadiri Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati, Boediono bersama jajaran dewan gubernur BI, Fuad Rahmany dan Noor Rahmat selaku wakil Bappepam-LK, serta perwakilan dari LPS, pada 16 November 2008.

Dalam rapat itu Firdaus Djaelani dari LPS mengatakan biaya penyelamatan Bank Century lebih besar dibandingkan dengan biaya tidak menyelamatkan atau menutup Bank Century. Boediono yang hadir dalam rapat membantah pernyataan Firdaus Djaelani dengan mengatakan LPS hanya menghitung berdasarkan sisi mikro saja.

Pada 20 November malam, Boediono beserta jajaran deputi kembali menggelar RDG lantaran CAR Bank Century kembali negatif 3,53 persen. Dalam rapat itu, RDG membahas permasalahan Bank Century dan mempersiapkan materi untuk menyatakan Bank Century sebagai bank gagal yang diperkirakan berdampak sistemik dan meminta KSSK untuk memutuskan kebijakan penanganan Bank Century.

Sempat terjadi perbedaan argumen soal penetapan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik dalam rapat tersebut. Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah sempat mengutarakan analisis bank tersebut tidak sistemik dari sisi mikro ekonomi, namun berdampak sistemik dari sisi makro ekonomi karena peran bank tersebut dalam sektor riil termasuk kecil. Perannya dalam pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan, dan fungsi Bank Century dapat digantikan bank lain.

Namun pada akhirnya disepakati bahwa penutupan bank Century bisa berdampak sistemik. Kesimpulan ini yang dibawa ke rapat KSSK yang dihadiri Menkeu sekaligus ketua KSSK Sri Mulyani, dan akhirnya disetujui.

Penyematan status bank gagal berdampak sistemik ini kemudian menjadi pintu masuknya dana talangan (bailout) untuk Bank Century.

Aliran Dana Talangan Century
Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diputuskan melalui rapat KSSK pada 21 November 2008 dini hari. Untuk itu dilakukan penyertaan modal sementara (PMS) yang disuntikkan LPS agar Century tidak bangkrut.

Lalu kemana aliran dana bailout Century? Berdasarkan laporan LPS sebagai pemegang 99,996 persen saham Bank Century penyaluran dana tersebut dilakukan dalam 23 kali transaksi selama periode 24 November 2008 -24 Juli 2009. Periode tersebut merupakan rentang ketika Bank Century berada dalam pengawasan Bank Indonesia.

Dalam catatan LPS, biaya penanganan mencapai Rp 6,76 triliun, di mana Rp 5,31 triliun disetorkan secara tunai melalui rekening giro Bank Century di Bank Indonesia. Kemudian Rp 1,54 triliun berbentuk penyerahan Surat Utang Negara (SUN).

Dari total dana tersebut sebagian besar, yakni Rp 4,02 triliun atau 59 persen digunakan untuk membayar kewajiban bank kepada 8.577 nasabah penyimpanan. Kemudian Rp 2,25 triliun atau 33 persen masih berupa aset Bank Century dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FaSBI), surat utang negara (SUN), dan Giro Wajib Minimum (GWM).

Adapun sisanya Rp 490 miliar atau 8 persen dipakai untuk membayar pinjaman antar-bank, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), biaya real-time gross settlement (RTGS) dan denda GWM, serta pembelian valuta asing.

Laporan LPS juga menyebutkan dari 8.577 nasabah penyimpanan yang menarik simpanannya, sebanyak 7.770 nasabah atau 91 persen merupakan nasabah perorangan. Sebanyak 807 atau 9 persen merupakan nasabah korporat/ BUMN. Adapun jumlah pembayaran kepada nasabah perorangan sebesar Rp 3,27 triliun atau 81 persen dari total penarikan simpanan.

Sebanyak 8.249 nasabah (96 persen) merupakan nasabah penyimpanan dengan nilai di bawah Rp 2 miliar. Nilai penarikan nasabah golongan ini mencapai Rp 2,19 triliun atau 54 persen. Sedangkan 328 nasabah (4 persen) merupakan pemilik rekening di atas Rp 2 miliar, dengan total penarikan sebesar Rp 1,83 triliun (46 persen).

Sejak LPS mengambil alih kendali Bank Century dan melakukan pemulihan, Bank Century berganti nama menjadi Bank Mutiara. LPS pada 2014 berhasil menjual Bank Mutiara kepada J Trust, asal Jepang dengan harga penjualan atas 99 persen saham Bank Mutiara sebesar Rp 4,411 triliun, yang harganya jauh di bawah biaya bailout.

Pada 20 November 2014, terjadi penyerahan saham PT Bank Mutiara, Tbk kepada J Trust Co. Ltd. maka semenjak itu penanganan PT Bank Mutiara, Tbk oleh LPS telah resmi berakhir.



Sumber: BeritaSatu.com