Tak Tepat SPBU Pertamina Diwajibkan Jual Premium di Jawa, Madura, dan Bali

Tak Tepat SPBU Pertamina Diwajibkan Jual Premium di Jawa, Madura, dan Bali
Ilustrasi BBM habis di SPBU. ( Foto: Antara )
Asni Ovier / AO Senin, 16 April 2018 | 21:22 WIB

Jakarta - Rencana pemerintah yang mengharuskan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina menyediakan premium di Jawa, Madura, dan Bali dinilai merupakan kebijakan yang tidak tepat.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa di Jakarta, Senin (16/4).
Dikatakan, selama ini Pertamina tidak wajib menyediakan BBM RON 88 di wilayah tersebut, namun sekarang pemerintah mengharuskan Pertamina untuk menyediakan premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

Ia menjelaskan, selain kualitas premium yang sangat rendah, biaya penyediaannya pun sangat mahal. Sebab, BBM jenis tersebut tidak dijual di pasar internasional. Dengan demikian, paparnya, penyediaannya dilakukan melalui proses pencampuran (blending) BBM RON lebih tinggi, yang juga didatangkan melalui impor.

“Dari proses tersebut, jelas bahwa biaya untuk penyediaan premium jauh lebih mahal dibandingkan BBM lain. Meski sama-sama impor, namun tanpa melalui blending,” ujarnya. Kebijakan pemerintah ini akan dituangkan melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Rencananya, revisi Perpres akan terbit pekan ini.

Fabby menambahkan, Kementerian ESDM harus memberikan pertimbangan teknis terkait rencana revisi Perpres itu. Misalnya, mengenai besarnya biaya produksi, selisih biaya yang harus ditanggung Pertamina, dan konsekuensinya. Kalau semua persoalan tersebut dibahas, lanjutnya, maka akan ada kebijakan rasional terkait RON 88. Tidak seperti sekarang, yang cenderung memaksakan.

Menurut Fabby, pemerintah memang harus menyediakan BBM yang terjangkau. Hanya saja, pemerintah juga harus cermat dalam memberi penugasan. “Makanya sangat aneh, kalau aturan yang baru itu justru mempertahankan premium meski biayanya lebih besar. Apalagi, meski harga ditetapkan pemerintah, namun Pertamina tidak mendapat subsidi untuk premium. Jadi, seluruh biaya ditanggung oleh Pertamina,” paparnya.

Dia justru mempertanyakan mengapa pemerintah tidak saja menghapuskan premium. Jika premium dihapuskan, maka terkait BBM penugasan, pemerintah bisa menggantinya dengan pertalite, yang tidak saja lebih berkualitas namun juga memiliki biaya produksi lebih rendah. Dijelaskan, jika sudah menjadi BBM penugasan, maka pemerintah bisa menjamin agar harga pertalite lebih murah.

Secara terpisah, pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, harusnya pemerintah memberikan fee atau kompensasi kepada BUMN pada setiap penugasan yang diterima. Kalau tidak, maka potential lost BUMN tersebut akan semakin besar. Apalagi, jika diharuskan menjual di wilayah yang titik-titik pembeliannya tidak banyak, dan di saat permintaan premium memang menurun drastis seperti sekarang.

“Perlahan bisa mati. Karena, siapa yang harus membayar ongkos produksi?” ujar Toto. Dia menjelaskan, kompensasi ini sangat penting. Apalagi, karena selama ini pemerintah juga tidak memberikan subsidi kepada premium. Padahal, lanjut dia, setiap pemerintah mengatur harga jual yang berada di atas biaya produksi, maka seharusnya pemerintah memberikan subsidi. Bukan justru BUMN itu sendiri yang harus menanggung beban subsidi tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com