Pemerintah Jajaki Membuat Perjanjian Dagang dengan AS

Pemerintah Jajaki Membuat Perjanjian Dagang dengan AS
Menperin Airlangga Hartarto ( Foto: Istimewa )
Rahajeng KH / HK Rabu, 16 Mei 2018 | 21:19 WIB

Jakarta - Pemerintah berupaya membuat perjanjian dagang khusus dengan Amerika Serikat (AS) untuk menghapus tarif bea masuk (BM) industri. Saat ini, beberapa produk manufaktur Indonesia dikenai tarif BM berkisar 10-20%.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto berharap, dengan adanya kerja sama bilateral, tarif BM komoditas ekspor Indonesia ke AS bisa dihapuskan atau nol persen. Pasalnya, BM ekspor Thailand dan Vietnam ke Negeri Paman Sam tersebut sudah 0%.

“Tren perdagangan Indonesia dan AS, positif dan naik terus. Direct call (ekspor langsung) akan didorong kalau ekonomi kedua negara bisa melakukan early harvest. Mereka produksi kapas dan gandum, dan bisa dibarter dengan produk sepatu ataupun tekstil kita,” ujar dia di Jakarta, Selasa (16/5).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, neraca perdagangan Indonesia dengan AS mengalami surplus selama dua tahun terakhir. Pada 2016, surplus sekitar US$ 8,47 miliar, sedangkan 2017 US$ 9,44 miliar. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 15,68 miliar pada 2016 dan naik menjadi US$ 17,14 miliar pada 2017.

Dengan adanya perjanjian perdagangan internasional, Menperin meyakini, eksportir Indonesia mendapatkan peluang lebih besar untuk semakin memperkenalkan dan menjual produknya ke berbagai belahan dunia. “Upaya ini juga akan menjadi pemicu naiknya produktivitas dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri,” jelas dia.

Setelah AS, Menperin menambahkan, pihaknya bakal membidik pasar ekspor langsung dari Jakarta menuju Rotterdam, Belanda, yang menjadi pintu masuk ekspor ke Eropa. Dengan direct call, biayanya bisa bersaing.

Menurut Airlangga, salah satu komoditas nonmigas yang diutamakan untuk terus tembus ke pasar ekspor Eropa adalah minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki. “Ini tergantung perkembangan produknya itu sendiri. Kami harap CPO tidak lagi dihambat di Eropa,” tegas dia.



Sumber: Investor Daily