DPR Didesak Batalkan Kebijakan Naikkan Tarif Tol JORR

DPR Didesak Batalkan Kebijakan Naikkan Tarif Tol JORR
Suasana ruas jalan tol JORR W2 segmen Ciledug-Ulujami, Jakarta Selatan, Selasa (22/7). Mulai hari ini ruas jalan tol sepanjang 2,14 kilometer ini sudah beroperasi dengan tarif Rp 8500 untuk kendaraan golongan I (sedan,minibus dan light truck) , namun imbas dibukanya tol JOOR W2 mengakibatkan rute tol golongan I dari Pondok Aren menuju Veteran naik 440% dari Rp 2.500 menjadi Rp. 11.000. ( Foto: Antara/Vitalis Yogi Trisna )
Siprianus Edi Hardum / EHD Kamis, 14 Juni 2018 | 08:45 WIB

Jakarta – DPR diminta segera turun tangan atau intervensi untuk membatalkan kebijakan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaikkan tarif Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) mulai Rabu (20/6/2018) pukul 00.00 WIB.

“Kenaikan tarif tol ini sebetulnya sebagai bentuk penjajahan baru perusahaan pengelola jalan tol kepada pengguna jalan tol. Perusahaan pengelola jalan tol "memperkosa" negara untuk menaikan tarif tol dengan seenak saja,” kata Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto, kepada SP, Kamis (14/6).

BPJT PUPR memberlakukan perubahan tarif Tol JORR mulai Rabu (20/6/2018) pukul 00.00 WIB. Setelah perubahan itu, nantinya kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pikap/truk kecil, dan bus dikenai tarif Rp 15.000, sedangkan golongan 2 dan 3 tarifnya Rp 22.500, serta golongan 4 dan 5 tarifnya Rp 30.000.

Tarif sebelumnya untuk golongan I sebesar Rp 9.500, golongan II Rp 11.500, golongan III Rp 15.500, golongan IV, Rp 19.000, dan golongan V Rp 23.000.

Tarif baru ini berlaku di ruas-ruas Tol JORR, seperti Penjaringan-Kebon Jeruk, Kebon Jeruk-Ulujami, Ulujami-Pondok Pinang, dan Pondok Pinang-Taman Mini.

Selain itu, Tol Taman Mini-Cikunir, Cikunir-Cakung, Cakung-Rorotan, jalan tol menuju Tanjung Priok, Rorotan-Kebon Bawang, dan Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Alaska yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga Center for Budget Analysist (CBA) menilai, alasan kenaikan tarif tol untuk pemeliharaan jalan tol benar benar tidak masuk akal karena diberlakukan pada saat pendapatan jalan tol sedang naik. Seharusnya kenaikan pendapatan perusahaan jalan tol tersebut dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan jalan.

Tercatat, pendapatan jasa marga pada tahun 2017 sebesar Rp 2,2 Triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp 1.88 triliun. Pendapatan untuk tol dan usaha lainnya sebesar Rp 8,92 triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp 8,83 triliun.

Dengan ada kenaikan jalan tol tersebut, Alaska meminta kepada DPR untuk segera turun tangan atau intervensi untuk membatalkan kenaikan tarif jalan Tol tersebut. “Karena kenaikan tarif jalan tol merupakan kado pil pahit idul fitri buat pengguna jalan tol,” kata dia.

Menurut Adri Zulpianto, yang paling aneh buat publik adalah BPJT menjadi perpanjangan tangan bagi perusahaan jalan tol untuk menaikan tarif tol sesuka suka pengelola jalan tol tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.



Sumber: Suara Pembaruan