DPRD Tidak Setuju Pemprov DKI Jual Perusahaan Bir Delta

DPRD Tidak Setuju Pemprov DKI Jual Perusahaan Bir Delta
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, menyampaikan keputusan pelepasan saham DKI di PT Delta Djakarta Tbk, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (16/5) ( Foto: Beritasatu Photo/Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FMB Rabu, 11 Juli 2018 | 20:32 WIB

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang tetap bersikeras menjual saham PT Delta Djakarta, produsen minuman beralkohol, membuat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi sedikit geram. Ia meminta daripada menjual saham, lebih baik sekalian saja perusahaan tersebut ditutup.

Selain tidak pernah diajak berdiskusi tentang rencana tersebut, Prasetio menilai tidak memahami proses yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sehingga dapat mengambil keputusan untuk menjual saham sebanyak 26,25 persen. Delta adalah perusahaan yang menjual bir Anker, Stout, dan Carlsberg.

"Kalau masalah prosesnya saya enggak mengerti. Tapi saya mengimbau kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kalau memang tidak mau ada Delta, sudah tutup saja Deltanya. Dijual (perusahaannya)," tukas Prasetio di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/7).

Hingga saat ini, ia belum menerima surat pemberitahuan mengenai penjualan saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Dan kalau pun ada, Prasetio memilih tidak akan menindaklanjutinya karena dia tidak setuju, saham Pemprov DKI dijual tanpa ada proses yang sesuai dengan aturan hukum.

"(Suratnya) enggak tahu, saya belum lihat. Saya tidak akan mau menindaklanjuti. Karena kalau mau, tutup saja sekalian. Saya siap. Biar Pak Gubernur ngobrol sama kita," ujarnya.

Dengan tidak ada tindak lanjut dari DPRD DKI, maka penjualan saham Pemprov DKI tidak akan bisa terjadi, karena untuk penjualan saham harus mendapatkan persetujuan dari dewan terlebih dahulu.

"Tidak bisa. Harus ada persetujuan dewan. Karena ini menghilangkan aset lho. Ini dikasih aset dan dia adalah perusahaan sehat. Kalau kita jual, terus bir enggak ada di Jakarta? Ini Ibu Kota negara loh. Turis-turis asing datang ke sini, ke metropolitan, ini dilihat loh," terangnya.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mempertanyakan angka keuntungan yang didapat Pemprov DKI ketika menjual saham tersebut, yakni sebesar Rp 1 triliun. Justru ia menduga, nilai keuntungan menjual saham Pemprov DKI bisa lebih dari angka Rp 1 triliun.

"Mungkin bisa lebih dari Rp 1 triliun. Nah hal-hal seperti ini kan harus ada kajiannya. Salahnya apa? Kalau soal moral doang, lebih hina lagi, haramnya makan riba. Hinaan mana? Secara agama, orang Islam lebih berat makan riba loh. Sebelum saya memutuskan, saya tanya sama pemuka agama. Perbedaan orang minum bir sama orang jual bir terus dimasukin ke bank? Oh ini lebih haram. Lebih jahat bos. Ini kena semua. Kalau saya lebih sependapat, tutup tuh perusahaan bir," terangnya panjang lebar.

Ditegaskannya, selama kajian penjualan saham milik Pemprov DKI belum diterimanya, ia tidak akan mau membahas penjualan saham tersebut. "Saya enggak mau bahas. Ini pendapatan tiap tahun ada duitnya. Mungkin kalau ada kajiannya ke saya dulu. Lihat alasannya apa, yang masuk diakal, baru mau saya bahas. Kita bahas dulu, kalau enggak sepakat, enggak masalah. Ini nanti bisa temuan kalau aset dijual tanpa persetujuan dewan," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE