Pemerintah Tandatangani Divestasi Saham Freeport

Pemerintah Tandatangani Divestasi Saham Freeport
Ilustrasi ( Foto: JG/Reuters/M. Yamin )
/ WBP Kamis, 12 Juli 2018 | 15:53 WIB

Jakarta - Pemerintah segera menuntaskan divestasi (pelepasan saham) PT Freeport Indonesia dengan memiliki 51 persen kepemilikan dari saat ini 9,36 persen melalui penandatanganan Head of Agreement (HoA) yang rencananya digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7).

Acara tersebut akan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, serta perwakilan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya, ketika ditemui di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Rabu (11/7), Rini menyebutkan bahwa Inalum telah mendapatkan pinjaman untuk mendanai pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia. Ia menyebutkan jumlah komitmen dari pinjaman tersebut mencapai US$ 5,2 miliar. "Laporannya dari Pak Budi (Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin) bahwa komitmennya sudah sampai US$ 5,2 miliar kita sudah dapat. Tetapi kita tidak pakai semua, karena nilainya tidak segitu," ujar Rini.

Terpisah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan holding pertambangan PT Inalum telah mencapai kesepakatan dengan PT Freport Indonesia untuk menguasai saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) menjadi 51 persen dari saat ini 9,36 persen. "Pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen, dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," kata Presiden setelah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Kamis (12/7).

Adapun penandatanganan kesepakatan dengan Freeport akan dilakukan dengan menteri teknis terkait. "Namanya sudah deal, nanti tanda tangan. Artinya kesepakatan sudah rampung. Teknis masih ada di menteri. Di menteri. Saya ngantuk," katanya sambil tersenyum.

Freeport Indonesia telah mengelola tambang emas di Papua selama hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan saham mayoritas. "Nilainya nanti teknis Menteri BUMN, Menkeu, dan Menteri ESDM itu, juga valuasinya makan waktu panjang," katanya.

Presiden menegaskan, akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan berdampak positif bagi Indonesia baik dari sisi pendapatan, pajak, royalti, dividen, hingga retribusi. Dampak lebih lanjut memberikan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Kepentingan nasional harus dinomorsatukan termasuk teknis pembagian," katanya.



Sumber: ANTARA