Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
Penggantian pengurus BUMN tersebut diatas telah dilakukan tanpa melalui persetujuan Presiden selaku Ketua TPA

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan disposisi keras terhadap Menteri BUMN, Dahlan Iskan terkait aksinya melakukan pergantian beberapa Direksi dan Komisaris BUMN yang perlu persetujuan TPA.

Diantaranya yang dipermasalahkan oleh Sekretaris Kabinet, Dipo Alam dan kemudian mendapat tanggapan dari Presiden adalah,

1. Dirut PT Perkebunan Nusantara III yang semula dijabat Amri Siregar digantikan oleh Megananda Daryono.

2. Dirut PT Perkebunan Nusantara IV yang semula dijabat oleh Dahlan Harahap digantikan oleh Erwin Nasution

3. Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang semula dijabat oleh Bambang Priyono Basoeki digantikan oleh Ismed Hasan Putro

4. Dirut PT PAL Indonesia dari semula Harsusanto digantikan oleh M. Firmansyah

5. Komisaris Utama PT Pindad yang semulai dijabat oleh George Toisutta digantikan oleh Pramono Edhi Wibowo

"Penggantian pengurus BUMN tersebut diatas telah dilakukan tanpa melalui persetujuan Presiden selaku Ketua TPA dan tidak melalui sistem dan prosedur sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sehingga muncul adanya surat pengaduan dari masyarakat, antara lain dari LSM GOWA yang secara khusus mempermasalahkan pengangkatan Megananda Daryono sebagai Dirut PTPN III," papar Dipo, seperti dikutip dalam ringkasan surat permohonan disposisi Presiden, yang didapat Beritasatu.com

Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Menteri BUMN ketika mengangkat Direktur Keuangan dan Direktur Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero), yang juga tanpa melalui TPA.

Menanggapi hal itu, SBY menyampaikan teguran keras secara tertulis, yang disampaikan melalui Dipo. "Sampaikan secara tertulis perihal ini kepada Menteri BUMN, kecepatan perlu, tapi jangan sampai melanggar aturan. Bisa ada "bom waktu", tuturnya dalam ringkasan surat permohonan disposisi Presiden, yang diterima Beritasatu.com

Selain itu, Dahlan juga pernah mengusulkan penggantian Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas, diantaranya:

1. Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog yang dijabat Sulatin Umar diusulkan diganti dengan Jusuf

2. Komisaris Utama PT RNI yang dijabat Wahyu Hidayat diusulkan diganti dengan Mahendra Siregar

3. Komisaris Utama PT Pusri yang dijabat oleh Parikesit Suprapto diusulkan diganti dengan Rusman Heriawan

Penulis: /FEB