Dana Haji Akan Dipindahkan ke Sukuk Berbasis Proyek

Dana Haji Akan Dipindahkan ke Sukuk Berbasis Proyek
Ekonom Universitas Gajah Mada Anggito Abimanyu.FOTO : ANTARA
Minggu, 22 Juli 2012 | 15:23 WIB
Saat ini jumlah dana haji yang tersimpan di Kementerian Agama mencapai sekitar Rp44 triliun, dimana sekitar Rp35 triliun diantaranya berupa SDHI

Kementerian Agama berencana mengganti skema penyimpanan dana haji dari Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) menjadi sukuk berbentuk proyek. Saat ini total dana haji yang tersimpan dalam bentuk SDHI mencapai Rp35 triliun.

Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, menuturkan saat ini jumlah dana haji yang tersimpan di Kementerian Agama mencapai sekitar Rp44 triliun, dimana sekitar Rp35 triliun diantaranya berupa SDHI.

Sementara untuk pemberangkatan haji tahun 2012 saja, terdapat dana sekitar Rp19 triliun yang memiliki bunga sekitar Rp1,4 triliun. Jumlah besar tersebut yang diharapkan tidak mengendap begitu saja, tetapi bisa digunakan untuk pembangunan negara.

"Nantinya saya hanya mau ke SDHI kalau ada proyek. Selama ini kan hanya dititipkan saja ke DJPU (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang). Sekarang saya bilang ke Dirjen Pengelolaan Utang, saya tidak mau uang kalau hanya titipan saja. Harus ada nilai proyeknya, revenue generated," ujar Anggito di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Anggito, karena uang dana haji tersebut merupakaan uang jamaah. Maka uang tersebut harus memiliki nilai manfaat yang melebihi patokan saat ini. Maka dari itu, menurut dia, dana haji sebaiknya ditempatkan pada pemerintah dalam bentuk sukuk berbasis proyek. Selain pemindahan ke sukuk proyek, Anggito juga  berencana memindahkan penyimpanan dana haji ini ke bank syariah.

Saat ini menurut dia, masih terdapat sekitar 20 persen dana masih tersimpan di perbankan umum. "Sekarang komposisi 80 persen buat ke sukuk, 20 persen ke  perbankan. Saya akan cari keseimbangan yang pas juga, supaya ada  kompetisi dana. Saya akan konsentrasikan ke syariah. Jadi lambat laun  nanti akan dipindahkan ke syariah dari non syariah," ujarnya.

Dengan demikian, menurut dia, pemerintah memiliki alterntif untuk menempatkan dana haji tersebut, baik ke dalam perbankan syariah dalam bentuk deposito atau giro, maupun dalam bentuk sukuk berbasis proyek.

"Besarnya penempatan itu tergantung strategi investasinya. Ini yang saya bicarakan dengan Kemenkeu dan perbankan. Saya bicara dengan Bank Syariah Mandiri supaya kita dapat revenue lebih tinggi sehingga manfaat untuk jamaah lebih besar. Kalau sekarang ini baru yang aman saja tapi tidak ada nilai manfaatnya," terang dia.

Langkah ini menurut Anggito bertujuan menjaga tata  kelola yang baik dalam pengelolaan dana haji. Selain itu, juga dapat  mengurangi penggunaan dana haji untuk kepentingan pribadi atau  orang-orang tertentu.

"Pokoknya tata kelola dan nilai manfaat. Jadi saya ingin supaya sebesar-besarnya ada nilai manfaatnya. Lalu kita dapat menghemat yang dipakai untuk dana abadi umat. Jadi nanti seperti untuk PIP, saya mau bikin bisnis model juga supaya yang DAU (Dana Abadi Umat) itu bisa dimanfaatkan untuk investasi. Jadi tidak hanya manfaat bagi  umat tapi revolving bagi ekonomi," tambah dia. 

 


CLOSE