Ilustrasi--Sepeda motor siap jual.
Di sisi lain, perbankan syariah perlu mem­perkuat likuiditasnya untuk menghimpun dana pihak ketiga (DPK) guna memenuhi permintaan pem­biayaan.

Aturan kenaikan batas minimal uang muka kredit (down payment (DP) kendaraan bermotor membuat industri pembiayaan berbasis syariah makin menggeliat naik hingga 4-5 kali lipat dibanding tanpa adanya aturan ini.

Pasalnya, beleid yang diaplikasikan pada 15 Juni 2012 lalu ini tidak berlaku bagi industri keuangan syariah.  

"Terjadi peralihan yang besar dari konvensional ke multifinance syariah," kata pengamat keuangan syariah, Adiwarman Azwar Karim saat dihubungi Beritasatu.com, hari ini.

Adiwarman mengatakan, aturan baru tersebut membuat pembiayaan industri keuangan syariah diprediksi naik sebesar Rp15 triliun hingga akhir tahun ini 2012. Padahal dalam proyeksi sebelumnya, pembiayaan otomotif berbasis syariah diproyeksi hanya Rp3-5 triliun.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 43 tahun 2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan dikatakan, DP untuk kredit pembelian motor lewat multifinance minimal 20 persen, sementara mobil 25 persen, dan mobil untuk tujuan produktif sebesar 20 persen.

Sementara Bank Indonesia (BI) mengatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) minimal 25 persen dari harga jual motor.

“Akibat aturan ini, pembiayaan konvensional turun drastis, sementara keuangan syariah meningkat,” ung­kap Adiwarman yang juga menjabat Presiden Direktur Karim Business Consulting ini.

Meski demikian Adiwarman menjelaskan, sebelum a­turan BI dan Menteri Keua­ngan diber­la­kukan batas DP kredit motor pa­da perbankan kon­ven­sional ha­nya 5 persen dari total harga ken­daraan. Sedangkan per­bankan syariah sudah sebesar 10 persen sampai 15 persen.

"Sebelum ada aturan ini, DP di mulitinance syariah memang sudah mencapai 15 persen, karena risk profile kita baik, angka kredit bermasalah (NPL) oke," kata Adiwarman.   

Meski demikian, dia berharap industri sya­riah tetap dapat meningkatkan manajemen resikonya sehingga tidak ada lagi kredit macet.

Di sisi lain, perbankan syariah perlu mem­perkuat likuiditasnya untuk menghimpun dana pihak ketiga (DPK) guna memenuhi permintaan pem­biayaan.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memprediksi pada 2012 penyaluran pembiayaan akan tumbuh 20-25 persen menjadi Rp279,48 triliun- Rp291,12 triliun. Dari jumlah itu, multifinance syariah hanya berkontribusi sekitar 2 persen.

Penulis: