Seorang pekerja menunjukkan kedelai impor asal Amerika di gudang penyimpanan kedelai Koperasi Pengrajin Tempe tahu Indonesia (KOPTI) Kabupaten Bogor di jalan raya Cilendek, Bogor, Jabar.
Pemerintah juga masih bisa meningkatkan produktifitas kedelai melalui penggunaan benih unggul dan perbaikan teknik budidaya.

Pemerintah diminta menyelesaikan persoalan kedelai didalam negeri dengan kebijakan yang terintegrasi, Pembebasan bea masuk (BM) impor dinilai sebagai jalan pintas.  

"Peningkatan atau penghapusan bea masuk impor bukan alternatif terbaik dalam mengendalikan impor kedelai," kata Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, Arif Satria dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Dia mengatakan, selama harga dalam negeri lebih mahal dibandingkan luar negeri, impor akan terus terjadi. Agar harga produsen petani kedelai lokal memiliki kompetisi lebih bagus dengan harga kedelai luar negeri, diperlukan adanya subsidi on farm. 

Subsidi on farm yang diusulkan adalah pemberian benih unggul kedelai  dan pupuk secara gratis, serta  bantuan biaya pengolahan lahan.

Arif mengatakan, hal lain yang dilakukan adalah pemanfaatan potensi lahan. Untuk  tercapai target swasembada kedelai sebanyak 2,7 juta ton, diperlukan peningkatan produksi sekitar 1,85 juta ton. 

Dengan produktifitas rata rata 1,2 ton per ha, berarti Indonesia memerlukan peningkatan luas areal tanam sebanyak 1,54 juta hektar (Ha).  "Upaya peningkatan luas areal tanam sebanyak 1,54 juta ha tergantung kemauan dan sikap politik pemerintah. Karena ini menyangkut anggaran," kata pria yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekologi Manusia, IPB ini.

Selain itu, pemerintah juga masih bisa meningkatkan produktifitas kedelai melalui penggunaan benih unggul dan perbaikan teknik budidaya.

Arif juga mengungkapkan, pengendalian harga oleh pemerintah tidak akan efektif mengingat cukup besarnya disparitas harga kedelai dalam negeri dan harga kedelai luar negeri.


Penulis: