Salah Satu Rumah Sederhana yang dibangun Pengembang
Mulai Berlaku sejak 3 Agustus kemarin.

Keputusan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai batasan harga rumah bersubsidi yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya tinggal menunggu diumumkan oleh Kementerian Keuangan.

Terbitnya aturan rumah bebas pajak ini setelah selesai diharmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan mendapatkan penomoran.

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Iskandar Saleh mengatakan, proses penerbitan PMK selalu melalui tahapan pendaftaran di Kemkumham, dan hal itu sudah selesai sehingga layak terbit.

Harga rumah bebas PPN ditetapkan sebesar Rp88-145 juta berdasarkan zonasi wilayah. Adapun ukuran rumah bebas PPN tidak lebih dari 36 m2.

"Dengan demikian, tidak ada lagi kendala yang dihadapi pengembang maupun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh tempat tinggal," ujar dia di Jakarta, belum lama ini.

Seperti dikutip dari Investor Daily, aturan mengenai rumah bebas PPN itu tertuang dalam PMK No 125/ PMK.011/2012 tentang perubahan ketiga atas PMK No 36/PMK.03/2007 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana.

Selain itu, kategori pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya termasuk penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Aturan ini berlaku mulai 3 Agustus 2012.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan dalam membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal melalui peraturan ini.

Kendati demikian, dia mengakui, aturan ini belum sinkron dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No 13 dan 14 Tahun 2012 yang tidak memberikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah di bawah tipe 36 m2.

"Padahal harga dan luas rumah, merupakan yang utama," papar dia.

Djan mengatakan, sebetulnya banyak masyarakat yang menginginkan rumah minimal tipe 36 m2 di luar Pulau Jawa karena pasokan masih banyak dan harga tanah juga murah. Sedangkan di Pulau Jawa dengan keterbatasan lahan membuat harga menjadi mahal.

"Nanti kami akan cari solusi agar harga tanah bisa terkontrol," ungkap dia.

Dihubungi terpisah, Eddy Ganefo, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Aper si) menyambut baik keluarnya PMK rumah bebas PPN.

Menurutnya, Hal ini merupakan bentuk keberpihakan Kementerian Keuangan membantu masyarakat mendapatkan rumah. Terlebih, persyaratan rumah bebas PPN dalam PMK itu juga sesuai dengan usulan asosiasi yang dipim[innya.

"Semuanya sudah sesuai, termasuk soal luasnya yakni hingga 36 m2," kata dia.

Meskipun demikian, Eddy Ganefo berharap Kementerian Perumahan Rakyat dapat merevisi Permenpera No 13 dan 14 Tahun 2012 agar rumah di bawah tipe 36 m2 mendapatkan subsidi melalui FLPP.

Apabila tidak direvisi, akan terjadi ketidakharmonisan antara PMK dan peraturan menteri tersebut.

"Revisi permenpera akan lebih baik," pungkas Eddy.

Penulis: