Ilustrasi
Namun sepertinya pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, menjelang pemilu 2014

Penaikan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL) diyakini tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dan hanya memberikan tambahan inflasi 1-1,5 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution bahkan menegaskan, bila pemerintah tidak menyesuaikan harga BBM tahun depan, defisit transaksi berjalan bisa semakin parah. Hal itu justru dapat mengganggu target pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, permasalahan utama Indonesia saat ini adalah defisit transaksi berjalan.

“Hal ini terjadi karena industri dalam negeri belum mampu menghasilkan barang modal, sehingga harus impor,” ujar Darmin dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI Jakarta.
.

Apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM, kata Darmin, konsumsi akan melonjak yang membuat impor BBM membengkak, sehingga defisit kian melebar.

Pada kuartal II- 2012, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai US$ 6,1 miliar atau 3,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sikap pemerintah soal harga BBM tahun depan belum jelas. Usai pidato kenegaraan oleh Presiden di DPR 16 Agustus lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan, pemerintah akan menaikkan harga BBM dan TDL untuk menekan subsidi energi, yang dalam RAPBN 2013 dianggarkan sebesar Rp 274,74 triliun, meliputi subsidi BBM sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik Rp 80,93 triliun.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini saat ditanya Investor Daily kemarin menyatakan, pemerintah tetap berkeinginan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter.

Namun, kebijakan harus mendapat persetujuan DPR. Sedangkan Dirjen Migas Evita Legowo sebelumnya menyatakan, pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM tahun depan. Pemerintah akan memilih opsi pembatasan dan penjatahan.

Normalisasi

Gubernur BI berpendapat, pemerintah semestinya belajar pada pengalaman 10 tahun terakhir, dalam mengatasi defisit transaksi berjalan (DTB) dengan menaikkan harga BBM.

Pada 2005, misalnya, DTB membengkak pada kuartal II karena impor tinggi.

Pemerintah kemudian menaikkan harga BBM yang diikuti penaikan BI rate oleh BI. Dalam satu-dua kuartal, DTB teratasi.

Tahun 2008 DTB melonjak lagi.

“Tapi, waktu itu menaikkan BBM-nya agak lambat sehingga proses penyesuaiannya butuh tiga kuartal. Tapi strateginya sama, yakni menaikkan harga BBM dan policy rate,” tegasnya.

Itu sebabnya, Darmin khawatir normalisasi DTB akan butuh waktu lebih panjang bila pemerintah tidak menaikkan harga BBM pada tahun ini dan tahun depan.

Hal itu akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini pada kisaran 6,1-6,5 persen dengan titik tengah 6,4 persen dan tahun depan 6,3-6,7 persen dengan median 6,6 persen.

Senada dengan Gubernur BI, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono menekankan, menaikkan harga BBM bersubsidi guna menekan konsumsi adalah upaya jitu untuk menghindari overheating ekonomi.

TDL juga perlu disesuaikan secara bertahap. Sebab, kampanye pemerintah untuk mendorong penghematan konsumsi energi terbukti tidak efektif. Konsumsi BBM terus melonjak melampaui kuota.

“Hanya kenaikan harga yang dapat memaksa orang untuk prihatin dan berhemat,” tutur nya.

Tony memperkirakan, kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.000-1.500 per liter dan TDL ha- nya menurunkan target per tumbuhan eko- nomi, dari 6,8 persen menjadi 6,5 persen.

Laju inflasi juga hanya akan ber tambah 1-1,5 persen menjadi 6-6,5 persen.

Kenaikan harga BBM Rp 1.000-1.500 per liter mungkin belum terlalu signifikan untuk menambah belanja infrastruktur.

 “Namun, ada pesan penting, yakni masyakarat harus dipaksa berhemat,” tuturnya.

Sedangkan Direktur Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa tidak setuju dengan rencana penaikan harga BBM bersubsidi pada tahun depan.

“Buat apa menaikkan? Sebab, dana yang dihemat toh tidak mampu dibelanjakan. Penyerapan belanja modal masih parah. Apakah kalau harga BBM naik pemerintah bisa menjamin tumbuhnya banyak lapangan kerja?” kata dia.

Pemerintah boleh menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2013 dengan dua catatan.

Pertama, harga minyak mentah dunia melambung sangat tinggi. Kedua, pemerintah mampu membelanjakan anggaran secara baik.

Bila prasyarat itu tidak dipenuhi, percuma menaikkan harga BBM. Lagi pula, bila harga
BBM naik, pengusaha akan membebankan pada harga jual produk. “Banyak rakyat yang tidak siap,” kata Purbaya.

Bila harga BBM bersubsidi naik, Tony dan Purbaya berpendapat, dana yang bisa dihemat sebaiknya dipakai untuk membangun infrastruktur, memperbaiki sarana transportasi umum, membiayai program konversi BBM ke BBG, serta perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Hal pada akhir nya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Belum Pasti

Ditemui secara terpisah, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menyatakan, pemerintah belum bisa memastikan opsi penaikan harga BBM bersubsidi pada tahun depan, karena harus mendapat persetujuan DPR.

Namun, pemerintah tetap berkeinginan ada kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000. Besaran harga ini sama dengan kondisi pada 2008 ketika harga minyak mentah Indonesia (ICP) cukup tinggi.

“Kalau pengaturan harga BBM diserahkan kepada pemerintah, itu akan baik sekali, tentunya dengan melihat beberapa aspek dan parameter. Dengan begitu, akan ada fleksibilitas dan program yang luas untuk mencapai bauran energi dan menjamin pasokan energi ke masyarakat,” kata dia melalui pesan pendek kepada Investor Daily.

Rudi menambahkan, tahun depan, pemerintah juga berkeinginan menaikkan TDL. Subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun pada RAPBN 2013, telah memperhitungkan penyesuaian TDL.

Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, kenaikan TDL direncanakan sebesar 3- 4 persen setiap kuartal, sehingga kenaikan setahun mencapai 15 persen. Bila TDL tidak naik, subsidi listrik bisa melonjak hingga Rp 92 triliun.

Rudi menegaskan, banyak sisi positif bila harga BBM dan TDL naik. Dana penghematan subsidinya bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur energi.

Bila TDL naik, PLN bisa memperbanyak jumlah gardu dan infrastruktur listrik.

“Kemudian bila harga BBM bersubsidi dinaikkan, dananya bisa untuk membangun pipa gas Trans Sumatera – Jawa, unit regasifikasi gas alam cair, kilang minyak, serta pencarian data eksplorasi yang akan membuat Indonesia atraktif di mata investor,” kata dia.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mendukung rencana penaikan harga BBM bersubsidi.

Penaikan ini akan mendorong penciptaan inovasi energi terbarukan, guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi.

Namun, dia keberatan jika TDL naik tahun 2013 karena akan melipatgandakan beban industri nasional yang berorientasi ekspor.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika menuturkan, penaikan TDL dibutuhkan setelah sebelumnya sempat ter tunda.

Tapi, pihaknya mempermasalahkan ketidakefisienan PLN yang menggunakan bahan baku solar yang mahal.

Kenaikan tarif sebaiknya dilakukan pada pelanggan dengan daya listrik di atas 1.300 VA.

Indef memperkirakan kenaikan TDL akan memicu inflasi tahun depan menjadi 5,7 persen dan pertumbuhan ekonomi hanya 6,5-6,6 persen.

Erani yakin harga BBM tidak akan dinaikkan karena menghadapi Pemilu 2014.

Ekonom Senior Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan menuturkan hal senada. Pemerintah berpeluang menaikkan harga BBM kendati kemungkinan besar tidak dilakukan karena mendekati Pemilu 2014.

Jika penaikan harga BBM dan TDL direa lisasikan, inflasi tahun depan dapat menembus 7-8 persen, dengan asumsi harga BBM naik 33 persen (Rp 1.500 per liter).

Pemerintah pun akan memiliki banyak dana untuk mengerjakan proyek- proyek infrastruktur, yang pada gilirannya akan menggenjot per tumbuhan ekonomi.

Kuota Jebol

Menurut Dirjen Migas Evita Legowo, bila harga BBM bersubsidi naik, kuota BBM bersubsidi tahun depan sebesar 46,010 juta kiloliter (kl) bisa dipangkas menjadi 44 juta kl.

Tahun ini, kata Evita, kuota BBM bersubsidi (premium dan solar) pasti jebol, jauh melampaui batas 40 juta kl. Jatah tersebut diperkirakan habis pada pertengahan September di sejumlah daerah.

Karenanya, lanjut Evita, pihaknya segera membahas tambahan kuota minggu depan dengan DPR.

Evita menjelaskan, jika persetujuan DPR soal tambahan kuota molor, kekurangan premium dan solar akan ditutup dengan sisa kuota minyak tanah yang konsumsinya tidak terlalu be- sar.

Tahun ini pemerintah menyediakan kuota minyak tanah bersubsidi sebesar 1,7 juta kl. Pada periode Januari-Agustus 2012 tersedia kuota 1,1 juta kl namun yang disalurkan baru 700 ribu kl.

Tambahan kuota hanya akan dibagikan kepada daerah yang kekurangan. Beberapa derah kuotanya hampir habis adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah.

Untuk keseluruhan subsidi (termasuk non- energi), pemerintah membuat prognosis bahwa hingga akhir tahun ini bisa membengkak menjadi Rp 346,9 triliun atau 141,6 persen dari target dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 245 triliun.

Penulis: