Ilustrasi Askes
BPK menilai, saat ini kedua institusi tersebut masih harus dibenahi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindentifikasi kesiapan proses pengalihan PT Jamsostek dan PT Askes bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan beroperasi pada 1 Januari 2014 dan 2015 mendatang.

BPK menilai, saat ini pengelolaan data kedua institusi tersebut harus dibenahi.

BPJS kesehatan merupakan hasil transformasi dari PT Askes  (Persero) yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Adapun BPJS ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi PT Jamsostek (Persero) yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja.

"Banyak isu penting, seperti administrasi  dan pengelolaan data peserta, proses pengalihan aset, pegawai ke BPJS," ujar anggota VII BPK, Bahrullah Akbar, di Jakarta, hari ini.
 
Dalam segi administrasi dan pengelolaan data peserta, BPK akan melihat kesiapan BPJS melayani peserta yang jumlahnya jauh lebih banyak serta bagaimana keandalan sistem, infrastruktur TI dalam mutasi data.

Sedangkan proses pengalihan aset, dia menjelaskan, BPK akan menutup laporan keuangan PT Askes dan PT  Jamsostek per 31 Desember 2013. Selain itu, BPK juga akan memisahkan aset dan liabilitas program  PT Jamsostek dalam rangka penyerahan aset program Jaminan Kesehatan (JPK) ke BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, akan ada penggabungan program asuransi tunjangan hari tua (THT) PT Taspen dan PT ASABRI pada PTJamsostek. "Termasuk pengelolaan dana BPJS, investasi dan maksimalisasi bagi peserta," ujar  dia
 
Dari hasil pemeriksaan BPK, Bahrullah menjelaskan, Jamsostek belum efektif dalam mengelola data peserta jaminan sosial tenaga kerja. Contohnya, data peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) tidak lengkap. Hal itu mencakup registrasi kepesertaan dan sistem informasi belum efektif.
 
"Kami juga menemukan bahwa PT Jamsostek tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayarkan manfaat JHT kepada 1 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo JHT sebesar Rp1,8 triliun," ujar dia
 
Terkait pemeriksaan laporan keuangan Bahrullah berpendapat, masih terdapat permasalahan dalam distribusi manfaat peserta. Contohnya, pembentukan program jaminan hari tua (JHT) PT Jamsostek sebesar Rp7,2 triliun tidak sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2004.
 
Sedangkan data kepesertaan PT Askes, menurut dia, belum handal dan belum dapat dijadikan dasar penagihan. Begitu halnya dengan penerimaan premi, masih belum optimal menyusul masih banyaknya pemda yang tidak taat ketentuan.
 
"Kami berharap setelah melakukan identifikasi ini, transformasi PT  Jamsostek dan PT Askes akan lebih baik lagi sehingga tidak ada kelemahan, jadi ketika mulai berlaku tahun 2014 dan 2015 sudah benar benar baik," ujar dia

Penulis: