Ilustrasi uang rupiah
MK menyatakan, piutang BUMN bukan piutang negara, termasuk penyelesaian piutang macet yang merupakan kewenangan korporasi.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, piutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan piutang negara bisa menjadi disinsentif bagi penyertaan modal negara (PMN).

Pasalnya, tidak semua BUMN dapat diseragamkan.

“Keputusan MK itu hanya menegasikan saja, bahwa piutang BUMN bukan piutang negara. Tapi, BUMN itu ‘kan beragam, ada yang 100 persen sahamnya dimiliki negara, ada yang mayoritas 51 persen, serta ada yang di bawah 51 persen. MK tidak mendefinisikan itu,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/10).

Sebab itu, untuk BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki negara, PMN atau subsidiary loan agreement (SLA) akan menjadi dipertanyakan. Dengan demikian, lanjut Harry, negara akan sampai pada kesimpulan bahwa piutang tersebut memang masuk ke BUMN.

“Kalau begitu, setelah dia masukkan Rp100 miliar ke BUMN, hilang begitu saja karena bukan lagi uang negara? Itu akan menjadi pertanyaan dan akan menjadi disinsentif pola PMN dan SLA BUMN yang menggunakan garansi negara,” ungkapnya.

Pada akhirnya, kata Harry, PMN di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi 0 persen atau berarti BUMN tidak lagi mendapatkan penyertaan modal.

Pasalnya, piutang BUMN yang dinyatakan bukan piutang negara, berarti negara tidak lagi mengurusi uangnya di badan-badan usahanya, karena sudah menjadi urusan BUMN.

Di sisi lain, hal itu menegaskan akreditasi BUMN mengenai manajemen keuangan dan profitnya akan semakin diperketat. Dampak positifnya, yaitu PMN tetap diberikan, namun dengan syarat-syarat tertentu. “Itu ada bagusnya juga, karena BUMN akan dinilai dari sisi kesehatan keuangannya,” tukasnya.

Sebab itu, dia menambahkan, keputusan MK bakal menjadi masukan bagi Komisi XI yang saat ini masih dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Piutang Negara. DPR masih mencari kepastian apakah seluruh atau sebagian piutang BUMN dianggap bukan piutang negara.

“Kami harap revisinya bisa segera selesai, sebelum akhir tahun ini,” ujar Harry.

MK belum lama ini membatalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN). MK menyatakan, piutang BUMN bukan piutang negara, termasuk penyelesaian piutang macet yang merupakan kewenangan korporasi.

Pertimbangan MK karena BUMN merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan negara, sehingga pengurusan kekayaan, usaha, dan piutangnya dilakukan oleh manajemen sesuai dengan UUPT.

Penulis: