Justru karena UU itu tegas dan tidak multitafsir

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengujian itu dilakukan justru karena pemerintah dan industri pertelevisian seringkali menyatakan peraturan perundang-undangan bidang penyiaran bersifat multifatsir.

Uji materi itu dilakukan dalam hubungan juga dengan rencana akuisisi stasiun televisi Indosiar oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), yang juga memiliki SCTV dan O Channel.

KIDP juga mengirim surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta menggugat secara hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika [Kominfo] dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang dianggap melanggar UU Penyiaran.

Koordinator KIDP, Eko Maryadi, dalam jumpa pers di Kantor LBH Pers di Kalibata, Jakarta Timur, Selasa sore, seperti dilaporkan Suara Pembaruan, mengatakan, filosofi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sangat tegas dan tidak multitafsir.

Menurut Eko, UU Penyiaran jelas-jelas melarang seseorang atau badan hukum memiliki dan menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran swasta di satu daerah. UU Penyiaran juga melarang pemindahtanganan izin penyelenggaraan siaran, dalam arti dijual atau dialihkan kepada badan hukum lainnya.

"Sanksi terhadap pelanggaran itu adalah pidana penjara dua sampai 5 tahun, dan denda Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, serta pencabutan izin penyiaran."

Jika Kominfo dan Bapepam-LK tidak mau melaksanakan UU Penyiaran, pihaknya akan melayangkan gugatan perdata dan pidana sekaligus. "Kami akan menggugat dan selama proses ini berlangsung, berbagai kegiatan akusisi dihentikan atau dibatalkan," katanya.

Negara seolah-olah lawless
Sementara itu, bekas Ketua Pansus UU Penyiaran, Paulus Widyanto, mengatakan gugatan hukum ke Kominfo dan Bapepam-LK dibuat karena kedua lembaga itu melakukan pembiaran pelanggaran UU Penyiaran terrjadi.

"Negara seolah-olah lawless, membiarkan dan bahkan  sengaja menabrak UU. Ini adalah persoalan besar yang harus terus digugat," katanya.

Pada akhir Juni 2011 lalu, sebagai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosiar Visual Mandiri Tbk (IDKM), seluruh jajaran Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan itu melakukan pengunduran diri bersama.

Komisaris Independen Indosiar, Teuku Iskandar, mengatakan setelah pengajuan pengunduran diri itu, untuk selanjutnya formasi dan personalia komisaris beserta direksi IDKM diisi pihak PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), selaku perusahaan yang mengakuisisi.

Penulis:

Sumber:-