Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU. FOTO :Safir Makki/JAKARTA GLOBE
Pasal 8 Ayat 10 UU APBN 2013 membolehkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kalau asumsi makro atau parameter yang ada dalam APBN berubah

DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang APBN 2013, yang membolehkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, khususnya jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) lebih besar dari US$100 per barel. Subsidi BBM yang disepakati DPR sebesar Rp193,8 triliun dengan volume 46,01 juta kiloliter. Sedangkan total anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.683 triliun.

“Pasal 8 Ayat 10 UU APBN 2013 membolehkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kalau asumsi makro atau parameter yang ada dalam APBN berubah, khususnya perubahan ICP menjadi lebih besar dari US$100 per barel,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di sela Rapat Paripurna DPR tentang Pengesahan APBN 2013 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10).

Penyesuaian harga BBM bersubsidi, lanjut Agus, bisa dilakukan ketika harga minyak dunia meroket tajam melampaui batas asumsi Indonesia crude price (ICP). Ini terkait dengan kewenangan pemerintah untuk mengambil kebijakan dan menjaga kesehatan APBN dari dampak buruk meroketnya harga minyak, yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Asumsi makro ekonomi dalam APBN 2013 mencakup harga minyak mentah Indonesia US$100 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1,36 juta barel setara minyak per hari, serta lifting minyak dan gas bumi 2,26 juta barel per hari. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8 persen, inflasi 4,9 persen, nilai tukar rupiah pada level Rp9.300 per dolar Amerika Serikat (AS), serta suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan sebesar 5 persen.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyampaikan hal senada. Ia menegaskan, pemerintah bisa kapan saja menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia telah melampaui batas yang tertera dalam APBN. “Harga BBM bisa naik, tapi kuota BBM tidak bisa atau harus dengan persetujuan DPR,” ungkap dia.

Selain itu, lanjut Agus, pemerintah akan menaikan tarif listrik bertahap, dengan total kenaikan sebesar 15 persen sepanjang 2013. “Pelaksanaannya apakah dilakukan per tiga bulan atau per bulan nanti Kementerian ESDM akan mengatur. Memang, tadi Fraksi PDIP tidak setuju dengan kenaikan tarif listrik, tapi yang namanya keputusan tidak bisa diubah lagi. DPR sudah mengetuk palu,” papar dia.

Pada 2013, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun. Ini terdiri atas pagu subsidi BBM dan listrik.

Pagu subsidi BBM dalam APBN 2013 disepakati sebesar Rp193,8 triliun. Pagu tersebut disusun dengan parameter kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter, harga jual premium dan solar Rp4.500 per liter, harga ICP US$100 per barel, dan kurs Rp9.300 per dolar AS.

Sedangkan pagu subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun. Ini disesuaikan dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik maksimal 15 persen secara ber tahap tahun depan.

Sebelumnya, Agus Martowardojo mengatakan, belanja subsidi energi meningkat dari Rp202 triliun menjadi sekitar Rp305 triliun tahun 2012. Ia merinci, untuk subsidi BBM naik dari Rp137 triliun menjadi Rp216 triliun.

Penulis: /FEB